PERATURAN MENTERI PERTANIAN

Peraturan Menteri Pertanian No. 3238/Kpts/PD.630/9/2009

TENTANG : PENGGOLONGAN JENIS-JENIS HAMA PENYAKIT HEWAN KARANTINA, PENGGOLONGAN DAN KLASIFIKASI MEDIA PEMBAWA

KESATU

Penggolongan Jenis-Jenis Hama Penyakit Hewan Karantina, Penggolongan dan Klasifikasi Media Pembawa seperti tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA

Jenis hama penyakit hewan yang belum terdapat di wilayah negara Republik Indonesia dan belum ditetapkan pada Lampiran I sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dan memenuhi kriteria, antara lain:

a. Mempunyai sifat dan potensi penyebaran penyakit yang serius dan cepat;

b. Belum diketahui cara penanganannya;

c. dapat membahayakan kesehatan manusia;

d. dapat menimbulkan dampak sosial yang meresahkan masyarakat; dan/atau;

e. dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang tinggi;

ditetapkan sebagai Hama Penyakit Hewan Karantina Golongan I.

KETIGA

Jenis hama penyakit hewan atau hama penyakit hewan karantina yang sudah terdapat di suatu area di wilayah negara Republik Indonesia dan berubah sifat sehingga:

a. Mempunyai sifat dan potensi penyebaran penyakit yang serius dan cepat;

b. Belum diketahui cara penanganannya;

c. Dapat membahayakan kesehatan manusia;

d. Dapat menimbulkan dampak sosial yang meresahkan masyarakat; dan/atau

e. Dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang tinggi;

ditetapkan sebagai Hama Penyakit Hewan Karantina Golongan I.

KEEMPAT

Jenis hama penyakit hewan karantina yang sudah ditetapkan sebagai Hama Penyakit Hewan Karantina Golongan I sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan berubah sifat, sehingga:

a. tidak mempunyai sifat dan potensi penyebaran penyakit yang serius dan cepat;

b. diketahui cara penanganannya;

c. tidak membahayakan kesehatan manusia;

d. tidak menimbulkan dampak sosial yang meresahkan masyarakat;

e. tidak menimbulkan kerugian ekonomi yang tinggi; dan/atau

f. sudah terdapat di suatu area dalam wilayah Indonesia.

ditetapkan sebagai Hama Penyakit Hewan Karantina Golongan II.

KELIMA

Penggolongan jenis hama penyakit hewan karantina sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, diktum KETIGA dan diktum KEEMPAT lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri Pertanian dalam bentuk Keputusan Menteri.

KEENAM

Pemasukan media pembawa yang berasal dari negara yang tertular hama penyakit hewan karantina golongan I dan/atau dari negara yang dinyatakan sedang terjadi wabah hama penyakit hewan karantina golongan II dilarang.

KETUJUH

Pemasukan atau pengeluaran media pembawa ke atau dari area dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang dinyatakan sedang terjadi wabah hama penyakit hewan karantina golongan II dilarang.

KEDELAPAN

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 206/Kpts/TN.530/3/2003 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 110/Kpts/TN.530/2/2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

LAMPIRAN I: GOLONGAN I

No	Nama/Jenis Penyakit	Penyebab	Hewan Yang Peka	Masa Tunas / Inkubasi	Cara Penularan	Standar Pengujian	Masa pengamatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Acarapisosis of Honey Bees/ Acarine Disease	Mites Acarin	Lebah	10 hari	kontak langsung dengan hewan sakit	Uji mikroskopis, ELISA	10 hari	Penyakit eksotik
2.	Actinomycosis / Lumpy jaw	Actinomyces sp	Semua hewan	2-3 minggu	Kontak langsung	Isolasi, Mikroskopik, Kultur agar	3 minggu	Penyakit eksotik
3.	African Horse Sickness (AHS)	Orbivirus	Kuda, Keledai, Zebra, Gajah, Onta dan Anjing (subklinis)	7 – 14 hari	Vektor (Culicoides, Culex, Anopheles, Aedes, Hyaloma, Rhipicephalus)	PCR, Immunofluorescen, ELISA,	14 hari	Penyakit eksotik
4.	African Swine Fever (ASF)	Asfar viridae	Babi	5 – 15 hari	o Kontak langsung dengan hewan tertular o Vektor (Ornithodoros moubata porcinus, O.erraticus) o Mekanis (kontaminasi kandang tertular, peralatan, jarum, sampah dari babi tertular)	PCR, ELISA, IFAT	15 hari	Penyakit eksotik
5.	American Foulbrood of Honey Bees	Paenibacillis larvae	Lebah	2-15 hari	Kontak langsung dengan hewan sakit	Isolasi, High Polar Microscope	15 hari	Penyakit eksotik
6.	Atrophic Rhinitis of Swine	Bordetella bronchiseptica dan Pasteurella multoicida	Babi	1-4 bulan	Kontak langsung dengan hewan sakit	Isolasi, pewarnaan gram	4 bulan	Penyakit eksotik
7.	Aujeszky’s Disease/Pseudorabies/Mad itch/ Infectious Bulbar Paralysis	Herpes virus	o Babi (primer host) o Sapi, Domba, Kambing, Anjing, Kucing (secondary host)	3 - 10 hari	o Kontak langsung melalui inhalasi o Kontak tidak lang	PCR, ELISA, FAT	10 hari	Penyakit eksotik
8.	Avian Encephalomyelitis (AE)/Epidemic Tremor	Hepato virus	Unggas	5 – 20 hari	o Vertikal : Induk ke anak o Kontak langsung	ELISA, FAT, AGID, Embryo Susceptibility Test	20 hari	Penyakit eksotik
9.	Bovine Spongiform Encephalothy (BSE)/ Mad Cow/ Sapi Gila	Protein prion	Ruminansia	2 - 8 tahun	Pemberian pakan dari SRM hewan sakit	ELISA, Histopatologik, Immunohistokimia	8 tahun	Penyakit eksotik
10.	Brucellosis	Brucella melitensis	Domba, Kambing	2-8 minggu	o Kontak langsung melalui perkawinan, inhalasi o Kontak tidak langsing melalui semen, susu, sekresi	RBT, Isolasi, CFT, ELISA, AGID	8 minggu	Penyakit eksotik
11.	Camel Pox	Pox virus	Unta	4 – 13 hari	o Kontak langsung o Kontak tidak langsung (aerosol, inhalasi)	PCR, ELISA, Histopatologik, IFAT, Electron Microscope	13 hari	Penyakit eksotik
12	Caprine Arthritis/Encephalitis	Lenti virus	Kambing, Domba	2 – 3 tahun	Vertikal (kolostrom)	AGID, ELISA	3 tahun	Penyakit eksotik
13.	Contagious Agalactia	Mycoplasma agalactia	Kambing, Domba	7 – 56 hari	o Inhalasi o Lewat susu	Isolasi, Identifikasi, IFAT, CFT, ELISA, PCR	56 hari	Penyakit eksotik
14.	Contagious Caprine Pleuropneumonia	Mycoplasma capricolum sub sp capri pneumoniae	Kambing, Domba	6 – 45 har	o Kontak langsung o Inhalasi	IFAT, PCR, CFT, PH, ELISA	45 hari	Penyakit eksotik
15.	Contagious Equine Metritis	Toylorrella equigenitalis	kuda	10-14 hari	Kontak langsung melalui perkawinan	PCR, CFT, ELISA, Isolasi, Passive HaemAgglutination (PHA)	14 hari
16.	. Contagius Bovine PleuroPneumonia (CBPP)/ Pleuro Pneumonia Contagiosa Bovum	Mycoplasma mycoides	- Sapi, Kerbau - Domba dan Kambing (carrier)	5 - 207 hari	Kontak langsung	PCR, ELISA	207 hari	Penyakit eksotik
17.	Crimean Congo Haemorhagic Fever	Neoviral	Burung unta	4 – 14 hari	Vektor tick Hyaloma	ELISA, PCR	14 hari	Penyakit eksotik Zoonosis
18.	Dourine/ Mala Du'coit/ Sipilis Kuda	Trypanosoma equiperdum	Kuda , keledai	1 minggu – 2 bulan	Kontak langsung melalui perkawinan	CFT, ELISA, Pewarnaan ulas sekresi	2 bulan	Penyakit eksotik
19.	Duck Virus Enteritis (DVE)	Herpesviridae	Itik, bebek, angsa	7 hari	o Kontak langsung dengan hewan sakit o Kontak tidak langsung melalui feses	PCR , SNT , isolasi virus	7 hari	Penyakit eksotik
20.	Duck Virus Hepatitis (DVH)	Hepadnaviridae	Bebek, itik, angsa	1 - 4 hari	o Kontak langsung o Kontak tidak langsung melalui feses, pakan, peralatan tertular	SNT, isolasi virus, FAT	4 hari	Penyakit eksotik
21.	Ebola/Green monkey fever	Filoviridae	Primata	2 - 21 hari	o Kontak langsung dengan hewan sakit o Kontak tidak langsung melalui mukosa dan cairan tubuh hewan terkontaminasi	PCR, ELISA	21 hari	Penyakit eksotik Zoonosis
22.	Enterovirus encephalomyelitis/ Teschen Disease/ Enzootic Porcine Encephalomyelitis/ Bening enzootic paresis/ Poliomyelitis suum/ Talfan disease	Enteroviral	Babi	10 - 40 hari	o Kontak langsung antara hewan sakit o melalui hewan sub klinis o Kontak tidak langsung (nasal, oral, feses, cairan, sisa makanan dari hewan sakit)	IFAT, VNT	40 hari	Penyakit eksotik
23.	Equine Infectious Anaemi	Lentivirus	Kuda	7 - 21 hari , bisa sampai 90 hari	o Kontak langsung o Vektor (lalat)	AGID, ELISA	90 hari	Penyakit eksotik
24.	Equine Influenza	Orthomyxoviridae equine-1 (H7N7) and equine-2 (H3N8)	Kuda	1-5 hari	Kontak langsung melalui inhalasi	HI, Immunodiffusion test, PCR	5 hari
25.	Equine Rhinopneumonitis	Herpesviral	Kuda, Keledai	2-10 hari	o Kontak langsung melalui perkawinan o Kontak tidak langsung melalui kontaminasi saliva, air, darah, feses, fetus yang abortus, pakan	SNT, ELISA, Isolasi Virus	10 hari	Penyakit eksotik
26.	Equine Viral Arteritis	Artheriviridae	Kuda dan equidae lainnya	2-13 hari	o Kontak langsung melalui inhalasi o Kontak tidak langsung melalui Inseminasi Buatan	CFT, PCR, IFAT, ELISA, AGID	13 hari	Penyakit eksotik
27.	European Foulbrood of Honey Bees	Melissococcus pluton	Lebah	2-15 hari	o Kontak langsung dengan hewan sakit o Kontak tidak langsung	Isolasi, High Polar Microscope	15 hari	Penyakit eksotik
28.	Foot and Mouth Disease/ Aphtae Epizooticae/ Penyakit Mulut dan Kuku	Rhinoviral	Hewan berkuku genap	2 – 14 harI	o Kontak langsung dengan hewan sakit o Kontak tidak langsung (bahan-bahan terkontaminasi spt air, udara, tanah, rumput, dll) o Petugas/Orang yang kontak dengan hewan sakit dapat menularkan virus	PCR, ELISA, VNT	14 hari	Penyakit eksotik
29.	Genital Horse Pox/ Variola equine/ Equine Venereal Balanitis	Herpesviral	Kuda dan equidae lainnya	4-8 hari	o Kontak langsung melalui perkawinan o Kontak tidak langsung melalui kontaminan peralatan, sarung tangan	Electron Microscope, CFT	8 hari	Penyakit eksotik
30.	Glanders/ Malleus/ Boosaardige Droes/ Equinia, Farcy, Ingus Jahat	Burkholderia mallei	Kuda (hewan berkuku satu)	6 bulan	o Kontak langsung dengan hewan sakit o Kontak tidak langsung o Karnivora dapat terinfeksi setelah memakan daging hewan sakit	Pewarnaan Gram preparat ulas, CFT, Mallein test	6 bulan	Penyakit eksotik Zoonosis
31.	Heartwater	Ehrlichia ruminantum	Ruminansia	10 – 30 hari	Vektor : Amblyoma	PCR, Isolasi	30 hari	Penyakit eksotik
32.	Hendra Virus	Paramyxoviridae	Kuda	6 – 12 hari	o Kelelawar sebagai reservoir o Kontak langsung dengan hewan sakit o Kontak tidak langsung melalui urine dan cairan hewan tertular o Kuda, Anjing, Kucing dapat tertular dengan gejala ringan	PCR, ELISA, Isolasi Virus, SNT, Electron Microscope	12 hari	Penyakit eksotik Zoonosis
33.	Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI)	Orthomyxoviridae	Unggas	3 - 21 hari	o Kontak langsung o Kontak tidak langsung (sekresi, feses, air, peralatan dan baju kandang terkontaminasi) o Unggas air (carrier)	PCR, AGID, HI, Isolasi Virus	21 hari	Penyakit eksotik Zoonosis
34.	Leishmaniosis/ Kallaazar/ Dundum Fever/ Oriental Sore/ Aleppo Button/ Delhi Boil/ Chiclero Ulcer/ Bay Sor	Leishmania infantum	Anjing,Kucing	3 bulan - beberapa tahun	Vektor : Lalat Phlebotomine	Preparat Ulas, Anti Leishmania Ab Assay, ELISA, PCR	3 bulan - beberapa tahun	Penyakit eksotik Zoonosis
35.	Lumpy Skin Disease (LSD)/Pseudo-Urticaria/ Neethling Virus Disease/ Exanthema Nodularis Bovis, Knopvelsiekte	Capri pox viral	Sapi, Kerbau,	2 - 5 minggu	Vektor (serangga : Stomoxys calcitrans, Culicoides nubeculosus, Mallophaga sp, Damalinia spp, Culex mirificus, Aedes natronius)	PCR, HISTOPATOLOG IK, FAT, AGP, VNT	5 minggu	Penyakit eksotik
36.	Maedi-Visna	Lentiviral	Domba, Kambing	2 – 3 tahun	o Kontak langsung melaluiinhalasi o Kontak tidak langsung melalui kolostrum	PCR, ELISA, AGID	3 tahun	Penyakit eksotik
37.	Marburg Disease	Filoviral	Primata	5 - 10 hari	o Kontak langsung dengan hewan sakit o Kontak tidak langsung melalui darah terkontaminasi	ELISA, PCR	10 hari	Penyakit eksotik Zoonosis
38.	Murray Valley Encephalitis (MVE)/Kunjin/ West Nile Encephalitis	Flaviviral	Kuda	3 - 14 hari	o Kontak tidak langsung o Vektor melalui burung, nyamuk	PCR, ELISA, HI, Isolasi, immunohistokimia	14 hari	Penyakit eksotik zoonosis
39.	Myxomatosis	Myxomaviral	kelinci	2-5 hari	Kontak langsung	ELISA, AGID,	5 hari	Penyakit Eksotik
40.	Nairobi Sheep Disease	Bunyaviridae	Domba, Kambing	2 - 7 hari	Vektor Rhiphicephalus appendiculatus dan Amblyoma	ELISA, Isolasi, VNT	7 hari	Penyakit eksotik
41.	New World Screwworm	Cochliomya nominivorax	Sapi, Domba	12 - 24 jam	Vektor Rhiphicephalus appendiculatus dan Amblyoma	Uji makroskopik	24 jam	Penyakit eksotik
42.	Nipah virus/Porcine respiratory and neurological Syndrome/Porcine Respiratory and Encephalitis Syndrome (PRES)/Barking Pig Syndrome (BPS)	Paramyxoviridae	Babi	4 – 18 har	o Kelelawar sebagai reservoir o Kontak langsung dengan hewan sakit o Kontak tidak langsung melalui urine dan cairan hewan tertular o Kuda, Anjing, Kucing dapat tertular dengan gejala ringan	PCR, ELISA, SN, Electron Microscope	18 hari	Penyakit eksotik Zoonosis
43.	Ovine Epididymitis (Brucellosis)	Brucella ovis	Domba, Kambing	2-8 minggu	o Kontak langsung melalui perkawinan, inhalasi o Kontak tidak langsung melalui semen, air susu, sekresi	RBT, Isolasi, CFT, ELISA, AGID	8 minggu	Penyakit eksotik
44.	Ovine Pulmonary Adenomatosis	Retro viral	Domba	3 minggu – beberapa tahun	o Kontak langsung o Inhalasi	Histopatologikologi, ELISA, PCR, RIA	3 minggu – beberapa tahun	Penyakit eksotik
45.	Peste des Petits Ruminants (PPR)	G. Morbilli viral F. Paramyxoviridae	- Ruminansia terutamaKambing, Domba - Sapi (subklinis)	3 – 21 har	Kontak langsung (aerosol)	PCR, ELISA,Isolasi Virus, VNT	21 hari	Penyakit eksotik
46.	Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome (PRRS)/Porcine Epidemic Abortion and Respiratory Syndrome/ Swine Infertility and Respiratory Syndrom/Penyakit Misteri	Arteriviridae	Babi	7 hari	o Pernapasan, udara tercemar o Semen	PCR, ELISA,IFAT,	7 hari	Pulau Bulan
47.	Rabbit Haemorrhagic Disease/ Rabbit Calici Virus Disease	Caliciviral	Kelinci	1-2 hari	o Kontak langsung o Kontak tidak langsung melalui dahak	RT-PCR, Immunoblotting, Immunoelectrone microscope, ELISA	2 hari	Penyakit eksotik
48.	Rift Valley Fever/ Enzootic Hepatitis/ Slenkdalkoors	Phleboviral	Ruminansia (terutama Domba, Kambing, Sapi) - Unta (sub klinis)	12 – 36 hari	o Vektor (nyamuk) o Kontak langsung denganhewan sakit dan cairan hewan tertular (susu, urin, air liur, leleran, darah, fetus yangabortus, dll) o Petugas/Orang yang kontak dengan hewan sakit /produk hewan sakitsangat mudah tertular(zoonosis)	PCR, HI, ELISA,PRN,	36 hari	Penyakit eksotik Zoonosis
49.	Rinderpest/ Cattle Plague/ Vee Pest/ Sampar Sapi	Paramyxoviridae	Ruminansia, Babi	3 – 15 hari	o Kontak langsung dengan hewan sakit o Kontak tidak langsung (bahan-bahan terkontaminasi spt air,udara, tanah, rumput, dll)	PCR, ELISA, VNT	15 hari	Penyakit eksotik
50.	Scrapie/ Traberkrankheit	Prion	Kambing, Domba	1 – 5 tahun	o Kontak tidak langsung melalui burung unta o Per Os melalui pakan terkontaminasi dari hewan sakit	ELISA, Histopatologik	5 tahun	Penyakit eksotik
51.	Sheep and Goat Pox / Cacar Kambing dan Domba	Caprypoxviral	Domba dan Kambing	4 – 13 har	o Kontak langsung o Kontak tidak langsung (aerosol, inhalasi)	PCR, ELISA, Histopatologik, IFAT, Electron Microscope	13 hari	Penyakit eksotik
52.	Small Hive Beetle Infestation	Aetheninatumida	Kumbang dan Lebah	1-7 hari	o Vertikal o Horizontal	Electron microscope,	7 hari	Penyakit eksotik
53.	Strangles/Mink Horse/Equine Distemper/ Ingus tenang	Streptococcus equi	Kuda (equidae)	3-14 har	o Kontak langsung o Kontak tidak langsungmelalui peralatan, pakan, pakaian, minuman terkontaminasi	Isolasi	14 hari	Penyakit eksotik
54.	Swine Influenza / Influenza Babi	Orthomyxoviridae	Babi	1-7 hari	o Kontak langsung o perinhalasi	Isolasi, virus, imonohistokimia, PCR, HI, ELISA	7 hari	-
55.	Swine Vesicular Disease	Enterovirus	Babi	2 – 28 hari	o Kontak langsung dengan hewan sakit o Kontak tidak langsung (kontaminasi feses, makanan sisa dari hewan sakit)	PCR, ELISA, CFT, Cell Culture, VNT	28 hari	Penyakit eksotik
56.	Transmissible Gastroenteritis of Swine (TGE)	Coronaviridae	- Babi - Anjing, Rubah (carrier)	Beberapa jam – 4 hari	o Per Os melalui feses, pakan terkontaminasi	PCR, ELISA, FAT, Electron Microscope	4 hari	Penyakit eksotik
57.	Trichomonosis/Bovine trichomoniasis/Bovine Genital Trichomoniasis/ Bovine Trichomonad Abort	Trichomonas foetus	Sapi, kerbau, babi, kuda	4 – 9 har	o Kontak langsung melalui perkawinan o Kontak tidak langsung melalui semen	PCR, Mikroskopis, Kultur jaringan	9 hari	Penyakit eksotik
58.	Tropilaelops Infestation of Honey Bees	A. dorsata A. mellifera	lebah	7 hari	o Kontak langsung melalui lebah terinfeksi o Kontak tidak langsung melalui pakan terkontaminasi o Vektor : Mites Apis mellifera, A. dorsata, A. laboriosa	Mikroskopis	7 hari	Penyakit eksotik
59.	Tularemia	Francisella tularensis	Semua hewan	3-14 hari	o Kontak langsung o Inhalasi o Vektor Caplak/Tick, Lalat deer fly	Isolasi, IFAT, ELISA, PCR	14 hari	Penyakit eksotik zoonosis
60.	Turkey Rhinotracheitis	Pnemoviral	Kalkun	7-10 hari	Inhalasi	Microagglutinasi, ELISA, Isolasi	10 hari	Penyakit eksotik
61.	Varroosis of Honey Bees Pndah ke gol II	Varroa mites	lebah	9 bulan	o Vertikal o Vektor tungau	RT-PCR	9 bulan	Penyakit eksotik
62.	Venezuellan Equine Encephalitis , Equine Encephalomyelitis/ Eastern, Western	Flaviviral	Kuda	5-14 hari	o Vektor (burung, serangga: nyamuk)	Isolasi, CFT, HI	14 hari	Penyakit eksotik Zoonosis
63.	Vesicular Stomatitis/ Stomatitis Vesicularis/ Sore Mouth/ Sore Nose/ Radang Mulut Berlepuh (RML)	Rhabdoviridae	Kuda, Sapi, babi, Kambing, Domba, kuda	2- 21 hari	o Kontak langsung o Kontak tidak langsung (insekta berpotensi sbg Vektor : lalat Phlebotomine, nyamuk dan Culicoides sp)	CFT, ELISA, VNT, PCR	21 hari	Penyakit eksotik
64.	Vibriosis/Epizootic Aborti Camphylobacteriosis/ Bovine Genital Camphylobacter	Camphylobacter sp	Ruminansia	2 minggu – 10 bulan	o Kontak langsung melalui perkawinan o Kontak tidak langsung melalui semen, kontaminan peralatan	Isolasi, PCR, MAT (Mucous Agglutination Test)	10 bulan	Penyakit eksotik
65.	Yersinia Pseudotuberculosis Septicaemia	Yersinia sp	Babi	3-10 hari	o Kontak langsung o Kontak tidak langsung	Isolasi, Biopsi lymphonodes, Pemeriksaan sub-kultur,	10 hari	Penyakit eksotik

LAMPIRAN II: GOLONGAN II

No	Nama/Jenis Penyakit	Penyebab	Hewan Yang Peka	Masa Tunas / Inkubasi	Cara Penularan	Standar Pengujian	Masa pengamatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Anaplasmosis / Gall sickness/ Malaria Sap	Anaplasma sp	Lebah	6 – 38 hari	Vektor	CFT, FAT, Uji mikroskopik, Uji Biologik	38 hari	Zoonosis
2.	Anthrax /Splenic Fever/Charbon/Miltzbrand/ Wool Sorters Disease/Radang limpa	B. anthracis	Hewan pemamah biak terutama Sapi, Kerbau, Rusa; Burung Onta	max. 20 hari	o Kontak langsung o Kontak tidak langsung	Uji ASCOLI, Uji biologik, Uji bakteriologi, Uji mikroskopik, ICT	20 hari	Zoonosis
3.	Avian Chlamydiosis	Chlamydia psittaci	Unggas	3 hari – 2 bulan	o Kontak tidak langsung melalui feses, nasal discharge, debu terkontaminasi o Petugas/Orang tertular melalui handling hewan tertular	CFT, Elementary Body Agglutination (EBA), PCR, Immunohistokimia , ELISA	2 bulan
4.	Avian Infectious Bronchitis	Coronaviridae	Unggas	18-36 jam	o Kontak langsung o Kontak tidak langsung	Isolasi, FAT, Electron Microscope, ELISA,	36 jam
5.	Avian Mycoplasmosis	Mycoplasma sp	Unggas	6-21hari	o Inhalasi o Vertikal	ELISA, Isolasi, PCR, SRA	21hari
6.	Avian Tuberculosis	Mycobacterium avium var. avium	Unggas	1-2 bulan	Kontak tidak langsung melalui pakan terkontaminas	Isolasi, ELISA, PCR	2 bulan
7.	Babesiosis/Reas`Feaver/Tick Fever/ Piroplasmosis/Deman ginjal	Babesia spp	Sapi, Kerbau, Keledai, Kambing, Anjing, Domba, Kucing, Babi, Hewan liar lain.	1 - 2 minggu	Vektor, mekanik	HA,HI,CFT,FAT,Uji Mikroskopik	2 minggu
8.	Blackleg/Boutvuur/Raushbrand/Gangraen a emphysematosa/Quarter ill/ Black quarter, Radang paha	Clostridium chauvoei	Sapi, Domba	max 48 jam	o Kontak langsung o Kontak tidaklangsung	Uji mikroskopik, Gambaran patologi anatomi, Pemeriksaan kultur, Uji biologis, FAT,	48 jam
9.	Blue Tongue (BT)/Sore Mouth/Sore Muzzle/Ovine Catarrhal Fever	Arbovirus	Domba, Kambing	max. 21 hari	Vektor (Colicoides)	CFT, SNT, FAT, AGPT	21 hari
10.	Bovine Anaplasmosis	Anaplasma sp	Sapi	6-38 hari	Vektor caplak	ELISA, Uji Mikroskopik	38 hari
11.	Bovine Babesiosis	Babesia sp	Sapi	1-3 minggu	Vektor caplak	ELISA, Uji Mikroskopik	3 minggu	Zoonosis
12	Bovine Tuberculosis	Mycobacterium bovum	Sapi	s/d berbulan- bulan	o Inhalasi o Kontak tidak langsung melalui sekresi, eksresi, air susu, semen, urine	Isolasi, Tuberculin test, Pemeriksaan Biologik, Histopatologik, Pewarnaan ZiehlNielsen, PCR, ELISA	s/d berbulan- bulan	Zoonosis
13.	Bovine Virus Diarrhoae (BVD)/Mucosal Disease	Pestivirus	Sapi	1 – 3 minggu	o Kontak langsung o Kontak tidak langsung	ELISA, SNT	3 minggu
14.	Brucellosis / Bang's Disease/ Contagious Abortion/ Malta fever/ Keluron menular	Brucella spp	Sapi, Kambing, Domba, Babi, Anjing	2 minggu – 8 bulan	o Kontak langsung o Kontak tidak langsung	CFT, FAT, SAT, Uji Aglutinasi, RBT, MRT, Comb's Test	8 bulan
15.	Canine Parvovirus Infection	Parvovirus	Anjing	3-10 hari	o Feses terkontaminasi o Inhalasi	ELISA, HI, PCR	10 hari
16.	Contagious Ecthyma/ ORF/ Contagious Pustular Dermatitis/Scabby Mouth /Sore Mouth/Bengoran	Virus cacar	Kambing, Domba,	2-6 hari	Kontak langsung	AGPT, SNT, Pemeriksaan Histopatologik	6 hari
17.	Cysticercosis/ Baberasan/Barrasan/Manisan	Cysticercus sp	Babi, Sapi	s/d berbulan- bulan	Kontak tidak langsung	Uji Mikroskopik, Gambaran patologi anatomi	berbulan- bulan
18.	Dermatophilosis Dermatophilus Infection, Cutaneous Streptothrichosis, Lumpy Wool, Strawberry Foot Root	Dermatophilus congolensis	Kucing, Domba, Kuda, Kelinci, Kambing, Sapi,	2 - 4 minggu	Kontak dengan arthrospora dan konidia Vektor serangga, tick dermatophylus, amblyoma	Uji Mikroskopik, Fluorescence pada Dermatopyta, Kultur	4 minggu	Zoonosis
19.	Echinococcosis/ Kista Hydatidosa	Echinococcus sp	Ruminansia, Babi, Anjing (Multiple spesies)	berbulan- bulan	Kontak tidak langsung	Ditemukan parasit, Gambaran Patologi Anatomi, Uji Mikroskopik	berbulan- bulan
20.	Egg Drop Syndrome (EDS)	Adenoviridae	Unggas	10-24 hari	o Vertikal o Horizontal melalui pernafasan	ELISA, PCR, HI	24 hari
21.	Enzootic bovine Leucosis, Cattle Leucaemia/ Leukosis Sapi	C-type virus-like particles.	Sapi, Kerbau, Domba	3 tahun	Kontak tidak langsung	ELISA, AGID, PCR	3 tahun
22.	Equine Babesiosis/ Equine Piroplasmosis	Babesia sp	Kuda	10-30 hari	o Vektor Caplak demacentor sp, Boophilus, Amblyoma, Anocentor o Mekanis : peralatan terkontaminasi	ELISA, CFT, IFA	30 hari
23.	Erysipelas/Diamond Skin Disease	Erysipelothrix rhuseupati	Babi, Kambing, Domba, Unggas	max. 6 bulan	o Oral, perkutan, intra uterin o Kontak tidak langsung via Vektor ektoparasit kutu, caplak, lalat penggigit	Uji Mikroskopik, Uji Biologik, Uji Bakteriologik, AGD, Uji serologis, ELISA	6 bulan
24.	Fowl Cholera	Pasteurella multocida	Unggas (kalkun lebih peka	2-10 hari	Flock : sekresi mulut, conjunctiva	ELISA, Isolasi, Biokimia, Pewarnaan Gram	10 hari
25.	Fowl Pox	Avipoxvirus	Unggas	1-2 minggu	o Kontak langsung o Vektor biologis : nyamuk o Vektor mekanis : serangga penggigit	Histopatologi, PCR, ELISA, Electron Microscope	2 minggu
26.	Fowl Typhoid	Salmonella gallinarum	Unggas	2-7 hari	o Transovarial o Horizontal (melalui air terkontaminasi, makanan) o Vektor mekanik (burung liar, manusia, lalat, truk)	Isolasi, Identifikasi, PCR, NPIP Testing (serotyping S.gallinarum)	7 hari
27.	Hog Cholera /Classical Swine Fever (CSF)/Swine fever/Peste du porc/ Sampar Babi	Pestivirus	Babi	2-7 hari	o Kontak langsung o Kontak tidak langsung	SNT, CFT, FAT, HA, AGPT, Uji Mikroskopik, Pemeriksaan Histopatologik, PCR	7 hari
28.	Infectious BovineRhinotracheitis(IBR)/ Infectious Pustular Vulvoginitis (IPV)/ Infectious Bovine Necrotic Rhinotracheitis/ Necrotic Rhinitis/Red Nose Disease/ Bovine Coital Exantherna	Herpetoviridae	Sapi, Kambing	max. 21 hari	o Kontak langsung o Kontak tidak langsung	ELISA, SNT	21 hari
29.	Infectious Bursal Disease/gumboro	Gumboro virus	Unggas	2-3 hari	o Oral o Kontak langsung o Kontak tidak langsung melalui conjunctiva, inhalasi	ELISA	3 hari
30.	Infectious Chicken Anemia, Blue Wing Disease, Anemia Dermatitis Syndrome	Gyrovirus	Unggas	5 hari	o Kontak langsung : Vertikal melalui telur o Kontak tidak langsung via oral, inhalasi	ELISA, PCR	5 hari
31.	Infectious Laryngo Tracheitis (ILT)	Herpetovirideae	Unggas	6 - 12 har	o Kontak langsung o Kontak tidak langsung	IFAT, Isolasi Virus	12 hari
32.	Japanese Encephalitis/ Russian Autumn Encephalitis/ Japanese B encephalitis	Flavivirus	Babi, Kuda, Sapi, Domba	7 hari	o Vektor (nyamuk)	HI, CFT, SNT, IFAT, ELISA, Isolasi Agerit, Uji Histopatologi	7 hari	zoonosis
33.	Jembrana/Penyakit Rama Dewa	Jembrana Virus	Sapi Bali	max. 45 har	o Kontak langsung o Kontak tidak langsung	ELISA, Uji Biologik	45 hari	zoonosis
34.	Johne's Disease/Paratuberkulosis	Mycobacterium paratuberculosis	Sapi, Domba, Kambing, rusa, kuda	Min 15 bulan	o Kontak langsung o Kontak tidak langsung melalui sekresi, feses, air susu, produk hewan terkontaminasi	CFT, PCR, Isolasi,	Min 15 bulan	Penyakit eksotik zoonosis
35.	Leptospirosis/ Infectious Hemoglubinuria/ Flabby Udder/Yellow Disease/Weil's Disease/ Red Water Disease	Leptospira spp	Ruminansia, Babi, Anjing	1-2 minggu	Kontak tidak langsung	CFT, Uji Aglutinasi, Uji Mikroskopik, Uji Biologi, Uji Serologis	2 minggu
36.	Listeriosis/Listerellosis/ Citeling Disease/Silage sickness	Listeria sp Ruminansia, Babi,	Ruminansia, Babi, Kuda, Kucing, Kelinci, Unggas	bervariasi bisa beberapa hari	Kontak tidak langsung	CFT, Uji Mikroskopik, Uji Biologik	bervariasi bisa beberapa hari
37.	Low Pathogenic Avian Influenza (LPAI)	Orthomyxoviridae	Unggas, Babi	2 hari	o Kontak langsung o Kontak tidak langsung	ELISA, SNT	2 hari
38.	Lymphoid Leukosis Kompleks	Retrovirus	Unggas	s/d 4 bulan	o Vertikal o Horizontal	Pemeriksaan Histopatologik, PCR	4 bulan
39.	Malignant Catarrhal Fever /MCF/Gangrenoza Bovum/Snot Ziekte/Penyakit Ingusan Sapi/ Penyakit makan tanah/Coryza Sapi	Herpesvirus	Sapi, Kerbau	max. 60 hari	Kontak langsung	CFT, ELISA, Uji Aglutinasi dan Presitipasi, Uji Mikroskopik, Pemeriksaan Histopatologik	60 hari
40.	Marek’s Disease	Herpesvirus	Unggas	3 minggu	Inhalasi	AGID, ELISA	3 minggu
41.	New Castle Disease/Pseudo Fowl Pest/Ranikhet Disease/Tetelo	Paramyxoviridae	Unggas	max. 21 hari	o Kontak langsung o Kontak tidak langsung	HA, HI, SNT, FAT	21 hari
42.	Old World Screwworm	C. bezziana	Sapi, Domba	12-24 jam	Vektor : lalat Chrisomya bezziana	Uji makroskopik	24 jam
43.	Pebrine	Nosema bombycis	Telur ulat sutera	14-21 hari	o Vertikal o per oral	ELISA, FAT, Monoclonal Antibody, SAT	21 hari
44.	Porcine Cysticercosis	Cysticercus sp	Babi	Sangat bervariasi	Fecal-oral	Western Blot Kit, ELISA,	Sangat bervariasi
45.	Rabies /Lyssa/Tollwut/ Rage Hydrophobia/Penyakit Anjing gila	Rhabdovirus	Anjing, Kucing, Kera, Rubah, Kelelawar, Babi, Ruminansia, Skunk, Mongoose kuning	Anjing, Kucing 10 hr- 8 minggu Sapi, Kambing, Kuda dan Babi 1 - 3 bulan	Kontak langsung	IFAT,ELISA, Isolasi virus, Uji biologik, Pemeriksaan Histopatologik, Uji Mikroskopik, Uji Serologik	Anjing, Kucing 10 hr- 8 minggu Sapi, Kambing, Kuda dan Babi 1 - 3 bulan	Zoonosis
46.	Ring Worm/ Dermatophytosis/Favus Unggas/ Kurap	Dermatophyta	Sapi, Kelinci, Cavia, Mencit, Tikus, Kalkun, Kera	1 minggu	Kontak langsung	Pemeriksaan Histopatologi, Pemupukan, Uji Mikroskopik	1 minggu
47.	Runting and Stunting Syndrome (RSS)	Enterovirus, Astrovirus, calicivirus, reovirus	Unggas	> 14 hari	o Vertikal o Horizontal (langsung dan tidak langsung)	Isolasi,	> 14 hari
48.	Saccharomycosis/ Pseudomalleus/ Pseudoglanders/ Lymphangitis Epizootica/ African Farci/Selakarang	Histoplasma farciminosa	Kuda dan famili equidae	2 minggu	Kontak langsung	FAT, Uji mikroskopik, Uji bakterioligik	2 minggu
49.	Scabies/Mange/ Demodecosis/ Kudis	Demodex spp	Ruminansia, Kuda, Babi, Anjing, Kucing, Kelinci,	10 – 42 hari	Kontak langsung	Uji Mikroskopik, ELISA	42 hari
50.	Septichaemia Epizootica(SE)/ Septicamia,haemorrhagica/Borbone/ Penyakit ngorok	Pasteurella multocida	Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Babi,Kuda, Kelinci, marmot, Mencit, burung Merpati,	14 hari	o Kontak langsung o Kontak tidak langsung	IFAT, AGPT, Uji mikroskopik, Uji biologik, Uji bakteriologik, ELISA	14 hari
51.	Stephanofilariasis/ Kaskado	Stephanofilaria sp	Sapi, Kambing	2 - 3 minggu	Vektor	Uji mikroskopik	14 hari
52.	Swine Dysentri/Black Disease	Brachyspira hyodysenteriae	Babi	1 - 2 hari	o Kontak langsung o Kontak tidak langsung	Uji Mikroskopik, ELISA	2 hari
53.	Theileriosis/ Tzaneen Disease/ Turning Sickness	Theileria sp	Sapi, Kerbau, Domba	10 - 25 hari	Vektor	Ulas darah	25 hari
54.	Trichinellosis/Trichinosis	Trichinella sp	Anjing, Kucing, Babi, Sapi, Kambing, Domba,Tikus, Beruang	10-14 hari	Kontak tidak langsung	IFAT, ELISA,Uji mikroskopik, Uji sensifitas	14 hari
55.	Trypanosomosis/ Surra/Penyakit mubeng	Trypanosoma evansi	Kuda, Ruminansia, Anjing	1-4 minggu Kuda (5-60 hari)	Vektor lalat Tabanus sp	Preparat ulas darah, Biologis, IFAT, PCR	60 hari
56.	Tuberculosis	Mycobacterium sp	Semua hewan	bervariasi	o Kontak langsung o Kontak tidak langsung	Tuberkulosis test, Uji mikroskopik, Uji biologik, Uji bakteriologik	bervariasi

Peraturan Menteri Pertanian No. 41/Permentan/OT.140/3/2013

TENTANG TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP PEMASUKAN ATAU PENGELUARAN SARANG WALET KE DAN DARI DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tindakan Karantina Hewan yang selanjutnya disebut tindakan karantina adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah hama penyakit hewan karantina masuk ke, tersebar di, dan/atau keluar dari wilayah negara Republik Indonesia.
2. Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya disebut media pembawa adalah hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan dan/atau benda lain yang dapat membawa hama penyakit hewan karantina.
3. Hama dan Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya disingkat HPHK adalah semua hama, agen penyakit, dan penyakit hewan yang berdampak sosio-ekonomi nasional dan perdagangan internasional serta dapat menyebabkan gangguan terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan yang dapat digolongkan menurut tingkat risikonya.
4. Hama Penyakit Hewan Karantina Golongan I yang selanjutnya disingkat HPHK Golongan I adalah hama penyakit hewan karantina yang mempunyai sifat dan potensi penyebaran penyakit yang serius dan cepat, belum diketahui cara penanganannya, belum terdapat di suatu area atau wilayah negara Republik Indonesia.
5. Hama Penyakit Hewan Karantina Golongan II yang selanjutnya disingkat HPHK Golongan II adalah hama penyakit hewan karantina yang potensi penyebarannya berhubungan erat dengan lalu lintas media pembawa, sudah diketahui cara penanganannya dan telah dinyatakan ada di suatu area atau wilayah negara Republik Indonesia.
6. Sarang Burung Walet yang selanjutnya disebut sarang walet adalah hasil burung walet yang sebagian besar berasal dari air liur yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang, bertelur, menetaskan dan membesarkan anak burung walet dan apabila dikonsumsi memerlukan proses lebih lanjut atau merupakan produk pangan belum siap saji.
7. Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain, dan tempat-tempat lain yang dianggap perlu ditetapkan sebagai tempat untuk memasukkan dan/atau mengeluarkan media pembawa.
8. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan media pembawa sarang walet dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.
9. Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan media pembawa sarang walet dari dalam wilayah negara Republik Indonesia ke luar negeri.
10. Pemilik Media Pembawa Sarang Walet yang selanjutnya disebut pemilik atau kuasanya adalah perorangan atau badan usaha baik berbentuk maupun tidak berbentuk badan hukum yang melakukan pemasukan atau pengeluaran sarang walet ke dalam atau keluar dari wilayah negara Republik Indonesia.
11. Kemasan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus media pembawa baik yang bersentuhan langsung maupun tidak.
12. Petugas Karantina Hewan yang selanjutnya disebut petugas karantina adalah pegawai negeri tertentu yang diberi tugas untuk melakukan tindakan karantina.
13. Dokter Hewan Petugas Karantina yang selanjutnya disebut dokter hewan karantina adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Menteri untuk melaksanakan tindakan karantina.
14. Dokumen Karantina Hewan yang selanjutnya disebut dokumen karantina adalah semua formulir resmi yang ditetapkan oleh Menteri dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan tindakan karantina.
15. Sertifikat Sanitasi adalah keterangan yang ditandatangan oleh pejabat berwenang dari negara asal atau dokter hewan karantina di tempat pengeluaran yang menyatakan bahwa sarang walet bebas dari hama penyakit hewan karantina.

Pasal 2

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi:

a. Petugas karantina dalam melakukan tindakan karantina terhadap pemasukan atau pengeluaran sarang walet ke dan dari dalam wilayah negara Republik Indonesia; dan

b. Pemilik atau kuasanya dalam pemenuhan persyaratan untuk pemasukan atau pengeluaran sarang walet ke dan dari dalam wilayah negara Republik Indonesia.

(2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mencegah masuk, tersebar dan keluarnya HPHK, memberikan perlindungan kesehatan, serta menjamin ketentraman batin masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a. persyaratan karantina untuk pemasukan atau pengeluaran sarang walet ke dan dari dalam wilayah negara Republik Indonesia;

b. tindakan karantina terhadap pemasukan atau pengeluaran sarang walet ke dan dari dalam wilayah negara Republik Indonesia.

BAB II PERSYARATAN KARANTINA TERHADAP PEMASUKAN ATAU PENGELUARAN SARANG WALET

Bagian Kesatu Persyaratan Pemasukan

Pasal 4

Pemasukan sarang walet ke wilayah negara Republik Indonesia wajib:

a. dilengkapi Sertifikat Sanitasi;

b. melalui tempat pemasukan yang ditetapkan Menteri; dan

c. dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk keperluan tindakan karantina.

Pasal 5

Sertifikat Sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling kurang memuat pernyataan:

a. sarang walet bebas dari HPHK;

b. sarang walet memenuhi aspek kesehatan masyarakat veteriner;

c. jenis dan jumlah sarang walet;

d. nama dan alamat pengirim dan penerima;

e. tempat pengeluaran dan tanggal muat; dan

f. tempat pemasukan.

Pasal 6

(1) Aspek kesehatan masyarakat veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, sarang walet tidak mengandung cemaran biologi, kimia, dan fisik yang melebihi ambang batas maksimal.

(2) Ambang batas maksimal cemaran biologi, kimia, dan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

NO.	JENIS PENGUJIAN	METODE	BATAS MAKSIMAL
1	Bahaya Biologi
	Total Mikroba	Total Plate Count (TPC)	1 X 106 cfu/g
	Staphylococcus aureus	Kultur	1 X 102 cfu/g
	Koliform	Most Probable Number (MPN)	1 X 102 cfu/g
	Escherichia coli	MPN dan Kultur	1 X 101 cfu/g
	Salmonella sp	Kultur	Negatif/25 g
	Avian Influenza (AI)	RT-PCR	Negatif
	Listeria sp	Kultur	Negatif/25 g
	Total Yeast and mold	Kultur	1 X 101 cfu/g
2	Bahaya fisik (logam, kayu, dll)	Visual	Negatif
3	Bahaya Kimia
	Kadar Nitrit	Spektrofotometri / HPLC/LCMS-MS	125 mg/kg

Pasal 7

(1) Sarang walet yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia, harus dikemas dalam suatu kemasan.
(2) Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari negara asal dan terbuat dari bahan yang kuat dan aman.
(3) Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan keterangan yang paling kurang memuat:

a. jenis dan spesifikasi sarang walet (ukuran, kualitas/grade);

b. berat bersih sarang walet; dan

c. tanggal, bulan, dan tahun produksi.

Bagian Kedua: Persyaratan Pengeluaran

Pasal 8

Pengeluaran sarang walet dari wilayah negara Republik Indonesia wajib:

a. dilengkapi Sertifikat Sanitasi;

b. melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh Menteri; dan

c. dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk keperluan tindakan karantina.

Pasal 9

Sertifikat Sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 paling kurang memuat pernyataan:

a. sarang walet bebas dari HPHK;

b. sarang walet memenuhi aspek kesehatan masyarakat veteriner;

c. jenis dan jumlah sarang walet;

d. nama dan alamat pengirim dan penerima;

e. tempat pengeluaran dan tanggal muat; dan

f. tempat pemasukan di negara tujuan.

Pasal 10

(1) Sarang walet yang dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia, harus dikemas dalam suatu kemasan.
(2) Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan yang kuat dan aman.
(3) Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi paling kurang dengan keterangan yang memuat:

a. jenis dan spesifikasi sarang walet (ukuran, kualitas/grade);

b. berat bersih sarang walet; dan

c. tanggal, bulan, dan tahun produksi.

Pasal 11

(1) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10, pengeluaran sarang walet dari dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh negara tujuan, berdasarkan protokol yang telah disepakati.
(2) Ketentuan mengenai pemenuhan persyaratan negara tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian.

BAB III TATA CARA TINDAKAN KARANTINA TERHADAP PEMASUKAN ATAU PENGELUARAN SARANG WALET

Bagian Kesatu: Umum

Pasal 12

(1) Pemilik atau kuasanya menyampaikan laporan rencana pemasukan atau pengeluaran sarang walet paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemasukan atau pengeluaran.
(2) Tindakan karantina terhadap pemasukan atau pengeluaran sarang walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas karantina di tempat pemasukan atau pengeluaran.
(3) Tindakan karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan/atau pembebasan.

Bagian Kedua:Tata Cara Tindakan Karantina Terhadap Pemasukan Sarang Walet

Pasal 13

(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), terdiri atas pemeriksaan:

a. dokumen; dan

b. sanitasi.

(2) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengetahui kelengkapan, kebenaran isi dan keabsahan dokumen.
(3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Sertifikat Sanitasi.

Pasal 14

(1) Dalam hal hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), terbukti sarang walet tidak dilengkapi Sertifikat Sanitasi, dilakukan penolakan.
(2) Sarang walet yang dikenakan tindakan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penahanan apabila:

a. setelah dilakukan pemeriksaan fisik terhadap sarang walet dan diduga tidak berpotensi membawa dan menyebarkan HPHK;

b. bukan berasal dari negara yang dilarang pemasukannya; dan

c. pemilik atau kuasanya menjamin dapat melengkapi Sertifikat Sanitasi paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja.

(3) Tenggat waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bukan memberikan kesempatan kepada pemilik atau kuasanya untuk membuat Sertifikat Sanitasi dari negara asal.
(4) Dalam hal tenggat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir dan pemilik atau kuasanya tidak dapat melengkapi Sertifikat Sanitasi, dilakukan penolakan.

Pasal 15

(1) Pemeriksaan keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilakukan untuk membuktikan keabsahan Sertifikat Sanitasi.
(2) Sertifikat Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila:

a. diterbitkan oleh pejabat berwenang;

b. menggunakan kop surat resmi;

c. dibubuhi tanda tangan, nama serta jabatan;

d. dibubuhi stempel;

e. diberi nomor; dan

f. mencantumkan tempat dan tanggal penerbitan Sertifikat Sanitasi.

(3) Dalam hal Sertifikat Sanitasi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan penolakan.

Pasal 16

(1) Pemeriksaan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara data yang tercantum dalam Sertifikat Sanitasi dengan fisik sarang walet.
(2) Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kesesuaian jenis dan jumlah sarang walet.
(3) Dalam hal pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti tidak sesuai antara data yang tercantum dalam Sertifikat Sanitasi dengan fisik sarang walet, dilakukan penolakan.

Pasal 17

(1) Dalam hal hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, terbukti Sertifikat Sanitasi lengkap, sah dan benar dilakukan pemeriksaan sanitasi.
(2) Pemeriksaan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui sarang walet:

a. bebas HPHK; serta

b. aman dan layak sebagai bahan konsumsi.

Pasal 18

(1) Apabila hasil pemeriksaan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terbukti sarang walet:

a. tidak bebas HPHK Golongan I, dilakukan pemusnahan;

b. tidak bebas HPHK Golongan II, diberikan perlakuan; atau

c. tidak aman atau tidak layak sebagai bahan konsumsi, dilakukan pemusnahan.

(2) Dalam hal setelah diberikan perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:

a. tidak dapat dibebaskan dari HPHK Golongan II, dilakukan pemusnahan; atau

b. dapat dibebaskan dari HPHK Golongan II, dilakukan pembebasan.

(3) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan apabila sarang walet terbukti aman dan layak sebagai bahan konsumsi.

Pasal 19

Dalam hal hasil pemeriksaan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terbukti sarang walet:

a. bebas HPHK; dan

b. aman dan layak sebagai bahan konsumsi, dilakukan pembebasan.

Pasal 20

(1) Sarang walet yang dikenakan tindakan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (4), Pasal 15 ayat (3), atau Pasal 16 ayat (3) harus segera dibawa keluar dari dalam wilayah negara Republik Indonesia, dalam batas waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja dan dituangkan dalam Berita Acara Penolakan.
(2) Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, apabila pemilik atau kuasanya:

a. tidak dapat menyediakan alat angkut; dan/atau

b. belum menyelesaikan kewajiban lainnya sesuai peraturan perundangan di bidang kepabeanan

(3) Pemberian perpanjangan waktu pelaksanaan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan tingkat risiko masuk dan menyebarnya HPHK.
(4) Dalam hal dilakukan tindakan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik atau kuasanya tidak berhak menuntut ganti rugi apapun.
(5) Segala hal yang diperlukan untuk pelaksanaan tindakan penolakan menjadi beban dan tanggung jawab pemilik atau kuasanya.

Pasal 21

(1) Sarang walet yang dikenakan penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), diterbitkan Berita Acara Penahanan, dan harus berada di bawah pengawasan petugas karantina.
(2) Segala hal yang diperlukan selama masa penahanan menjadi beban dan tanggung jawab pemilik atau kuasanya.

Pasal 22

(1) Dalam hal tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), sarang walet belum dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia, dilakukan pemusnahan.
(2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan dilakukan di bawah pengawasan dokter hewan karantina, disaksikan petugas kepolisian negara Republik Indonesia serta petugas dari instansi terkait lainnya.
(3) Dalam hal dilakukan tindakan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik atau kuasanya tidak berhak menuntut ganti rugi apapun.
(4) Segala hal yang diperlukan untuk pelaksanaan pemusnahan menjadi beban dan tanggung jawab pemilik atau kuasanya.

Pasal 23

(1) Sarang walet yang dikenakan tindakan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) atau Pasal 19 diterbitkan Sertifikat Sanitasi.
(2) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah pemilik atau kuasanya menyelesaikan kewajiban pembayaran pungutan jasa karantina yang merupakan penerimaan negara bukan pajak sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Ketentuan mengenai pemeriksaan dokumen dan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian.

Bagian Ketiga: Tata Cara Tindakan Karantina Terhadap Pengeluaran Sarang Walet

Pasal 25

(1) Sarang walet yang dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia harus dilengkapi dengan Sertifikat Sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(2) Sertifikat Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan setelah dilakukan pemeriksaan sanitasi.

Pasal 26

(1) Apabila hasil pemeriksaan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terbukti sarang walet:

a. tidak bebas HPHK Golongan I, dilakukan pemusnahan;

b. tidak bebas HPHK Golongan II, diberikan perlakuan; atau

c. tidak aman atau tidak layak sebagai bahan konsumsi, dilakukan pemusnahan.

(2) Dalam hal setelah diberikan perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:

a. tidak dapat dibebaskan dari HPHK Golongan II, dilakukan pemusnahan; atau

b. dapat dibebaskan dari HPHK Golongan II, dilakukan pembebasan.

(3) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan apabila sarang walet aman dan layak sebagai bahan konsumsi.

Pasal 27

Dalam hal hasil pemeriksaan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terbukti sarang walet:

a. bebas HPHK; dan

b. aman dan layak sebagai bahan konsumsi, dilakukan pembebasan.

Pasal 28

(1) Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) atau Pasal 27, dilakukan dengan menerbitkan Sertifikat Sanitasi.
(2) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah pemilik atau kuasanya menyelesaikan kewajiban pembayaran pungutan jasa karantina yang merupakan penerimaan negara bukan pajak sesuai peraturan perundangan.

Bagian Keempat: Tata Cara Tindakan Karantina Terhadap Pemasukan Kembali Sarang Walet Yang Ditolak Oleh Negara Tujuan

Pasal 29

(1) Pemasukan kembali sarang walet dari luar negeri karena tidak memenuhi persyaratan karantina, persyaratan yang ditetapkan oleh negara tujuan, kontaminasi HPHK dan/atau alasan lain dilakukan tindakan karantina sesuai ketentuan tentang pemasukan.
(2) Pemasukan kembali sarang walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai surat keterangan penolakan dari negara tujuan yang menerangkan alasan penolakan.
(3) Sertifikat Sanitasi produk hewan yang diterbitkan oleh dokter hewan karantina pada waktu pengeluaran sarang walet dapat dipergunakan lagi sebagai persyaratan karantina.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri Pertanian No. 70/Permentan/KR.100/12/2015

TENTANG INSTALASI KARANTINA HEWAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya disebut Media Pembawa adalah Hewan, Bahan Asal Hewan, Hasil Bahan Asal Hewan, dan/atau Benda Lain.
2. Hewan adalah semua binatang yang hidup di darat, baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar.
3. Bahan Asal Hewan yang selanjutnya disingkat BAH adalah bahan yang berasal dari Hewan yang dapat diolah lebih lanjut.
4. Hasil Bahan Asal Hewan yang selanjutnya disingkat HBAH adalah Bahan Asal Hewan yang telah diolah.
5. Benda Lain adalah Media Pembawa yang bukan tergolong Hewan, BAH, dan HBAH yang mempunyai potensi penyebaran penyakit hama dan penyakit hewan karantina.
6. Hama dan Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya disingkat HPHK adalah semua hama, hama penyakit, dan penyakit hewan yang berdampak sosio-ekonomi nasional dan perdagangan internasional serta menyebabkan gangguan kesehatan masyarakat veteriner yang dapat digolongkan menurut tingkat risikonya.
7. Tindakan Karantina Hewan yang selanjutnya disebut Tindakan Karantina adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah HPHK masuk ke, tersebar di, dan/atau keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia.
8. Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain dan tempat-tempat lain yang ditetapkan sebagai tempat untuk memasukkan dan/atau mengeluarkan Media Pembawa.
9. Instalasi Karantina Hewan yang selanjutnya disebut Instalasi Karantina adalah suatu bangunan berikut peralatan dan lahan serta sarana pendukung yang diperlukan sebagai tempat untuk melakukan Tindakan Karantina.
10. Instalasi Karantina Sementara adalah Instalasi Karantina yang dibangun oleh Pemerintah atau Pihak Lain yang sifat penggunaannya satu atau beberapa kali untuk pengiriman bertahap.
11. Instalasi Karantina Permanen adalah Instalasi Karantina yang dibangun oleh Pemerintah atau Pihak Lain yang penggunaannya bersifat permanen.
12. Instalasi Karantina Pasca Masuk adalah Instalasi Karantina yang dibangun oleh Pemerintah atau Pihak Lain yang dipergunakan untuk melaksanakan Tindakan Karantina yang memerlukan waktu lama terhadap jenis media pembawa yang cara pendeteksiannya belum dapat dilakukan, menunggu pertumbuhan dan/atau perkembangan Media Pembawa.
13. Instalasi Karantina Pasca Masuk Permanen adalah Instalasi Karantina yang dibangun oleh Pemerintah atau Pihak Lain yang dipergunakan sebagai tempat melakukan Tindakan Karantina terhadap satwa liar yang dipelihara atau ditangkarkan secara in-situ dan/atau ex-situ, serta tindakan karantinanya dilakukan secara rutin dan berkelanjutan pada wilayah tempat pemeliharaan atau penangkaran.
14. Instalasi Karantina Pengamanan Maksimum adalah Instalasi Karantina yang dibangun oleh Pemerintah atau Pihak Lain yang dipergunakan untuk melaksanakan Tindakan Karantina terhadap Media Pembawa yang rentan.
15. Pihak Lain adalah perorangan atau badan usaha baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
16. Pemohon adalah Pihak Lain yang mengajukan permohonan penetapan Instalasi Karantina.
17. Aplikasi Penetapan Instalasi Karantina Hewan yang selanjutnya disingkat APIKH adalah sistem penetapan Instalasi Karantina dengan menggunakan perangkat sistem informasi dengan basis operasi Web.
18. Petugas Karantina Hewan yang selanjutnya disebut Petugas Karantina adalah pegawai negeri tertentu yang diberi tugas untuk melakukan Tindakan Karantina.
19. Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian yang selanjutnya disingkat UPT KP adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkup Badan Karantina Pertanian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Karantina Pertanian.
20. Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian Setempat yang selanjutnya disebut UPT KP Setempat adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkup Badan Karantina Pertanian yang terdekat dengan lokasi Instalasi Karantina.
21. Tim Verifikasi adalah Petugas Karantina di Kantor Pusat Badan Karantina Pertanian yang ditunjuk untuk melakukan verifikasi. <nowiki>22. Tim Penilai Kelayakan adalah Petugas Karantina di UPT KP yang ditunjuk.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan penetapan Instalasi Karantina, dengan tujuan agar Instalasi Karantina yang telah ditetapkan dipergunakan sesuai dengan peruntukan dan fungsinya.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi Jenis Instalasi Karantina, Persyaratan Penetapan Instalasi Karantina, Tata Cara Penetapan Instalasi Karantina, dan Pengawasan.

BAB II JENIS INSTALASI KARANTINA

Pasal 4

(1) Untuk mencegah masuk, tersebar, dan keluarnya HPHK, dilakukan Tindakan Karantina.
(2) Tindakan Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di Instalasi Karantina di dalam atau di luar Tempat Pemasukan atau Tempat Pengeluaran.
(3) Instalasi Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disediakan oleh Pemerintah atau Pihak Lain.

Pasal 5

Instalasi Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri atas Instalasi Karantina:

a. Sementara;
b. Permanen;
c. Pasca Masuk;
d. Pasca Masuk Permanen;
e. Pengamanan Maksimum; dan
f. di Negara Asal dan/atau di Negara Transit.

Pasal 6

(1) Instalasi Karantina Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sebagai tempat untuk melakukan Tindakan Karantina terhadap Hewan, BAH, atau HBAH.
(2) Instalasi Karantina Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk satu atau beberapa kali pengiriman dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang.

Pasal 7

(1) Instalasi Karantina Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sebagai tempat untuk melakukan Tindakan Karantina terhadap Hewan, BAH, atau HBAH.
(2) Instalasi Karantina Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun.
(3) Instalasi Karantina Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai dengan 5 (lima) tahun.

Pasal 8

(1) Instalasi Karantina Pasca Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c sebagai tempat untuk melakukan Tindakan Karantina terhadap Hewan yang berpotensi menularkan HPHK dan mempunyai sifat penularan serta cara mendeteksinya memerlukan masa pengamatan relatif lebih lama.
(2) Instalasi Karantina Pasca Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam jangka waktu 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun.
(3) Instalasi Karantina Pasca Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipergunakan kembali selama masih memenuhi persyaratan teknis dan kajian risiko penyebaran penyakit hewan.

Pasal 9

(1) Instalasi Karantina Pasca Masuk Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d sebagai tempat untuk melakukan Tindakan Karantina terhadap satwa liar yang dipelihara atau ditangkarkan secara in-situ dan/atau ex-situ.
(2) Instalasi Karantina Pasca Masuk Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan selama masih memenuhi persyaratan teknis dan kajian risiko penyebaran penyakit hewan.

Pasal 10

(1) Instalasi Karantina Pengamanan Maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e sebagai tempat untuk melakukan Tindakan Karantina bagi pemasukan hewan yang rentan dari negara, area atau tempat yang masih tertular HPHK golongan I.
(2) Instalasi Karantina Pengamanan Maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada di tempat atau lokasi yang terisolasi dari wilayah pengembangan budi daya ternak.
(3) Instalasi Karantina Pengamanan Maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan selama masih memenuhi persyaratan teknis dan kajian risiko penyebaran penyakit hewan.

Pasal 11

(1) Instalasi Karantina di Negara Asal dan/atau di Negara Transit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f sebagai tempat untuk melakukan Tindakan Karantina bagi Media Pembawa yang berasal dari suatu negara dan/atau negara transit.
(2) Instalasi Karantina di Negara Asal dan/atau di Negara Transit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk Media Pembawa yang memiliki risiko tinggi bagi masuknya HPHK ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
(3) Instalasi Karantina di Negara Asal dan/atau di Negara Transit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan berdasarkan pertimbangan dokter hewan karantina.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Instalasi Karantina di Negara Asal dan/atau di Negara Transit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 12

(1) Media Pembawa yang dikenakan Tindakan Karantina di Instalasi Karantina berupa Media Pembawa yang:

a. memiliki risiko tinggi;

b. memerlukan tindakan karantina intensif;

c. memerlukan perlakuan tertentu; dan/atau

d. memerlukan tindakan karantina lebih lanjut.

(2) Media Pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III PERSYARATAN PENETAPAN INSTALASI KARANTINA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

(1) Instalasi Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) terdiri atas:

a. lahan;

b. bangunan;

c. peralatan; dan

d. sarana pendukung.

(2) Lahan, bangunan, peralatan, dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebagai Instalasi Karantina milik Pihak Lain setelah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
(3) Lahan, bangunan, peralatan, dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebagai Instalasi Karantina milik Pemerintah setelah memenuhi persyaratan teknis dalam Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua Persyaratan Administrasi

Pasal 14

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) meliputi:

a. akta pendirian perusahaan dan perubahannya untuk badan usaha, atau kartu identitas untuk perorangan;

b. Izin Gangguan Lingkungan (Hinder Ordonantie/HO), kecuali yang berlokasi di kawasan berikat, dan kawasan industri;

c. rekomendasi lokasi dari dinas kabupaten/kota yang membidangi fungsi kesehatan hewan; dan

d. surat pernyataan penguasaan lahan dan bangunan serta tidak berstatus sengketa, sesuai Format-1.

Pasal 15

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pihak Lain yang akan membangun Instalasi Karantina Permanen, Instalasi Karantina Pasca Masuk, Instalasi Karantina Pasca Masuk Permanen, dan Instalasi Karantina Pengamanan Maksimum, harus mempunyai:

a. lokasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT RW), dibuktikan dengan surat rekomendasi dari instansi berwenang; dan

b. dokumen pengolahan limbah, dibuktikan dengan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dari instansi berwenang.

Bagian Ketiga Persyaratan Teknis

Pasal 16

(1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) terdiri atas persyaratan lahan, bangunan, peralatan, dan sarana pendukung.
(2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan:

a. jenis Media Pembawa;

b. risiko penyebaran HPHK, kesejahteraan hewan, atau keamanan produk melalui kajian risiko; dan

c. sosial budaya dan lingkungan.

(3) Persyaratan teknis sesuai dengan jenis media pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4) Kajian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling kurang didasarkan pada:

a. status dan situasi HPHK negara/daerah asal;

b. jarak pelabuhan/bandara ke lokasi Instalasi Karantina;

c. status dan situasi HPHK di lokasi Instalasi Karantina;

d. tingkat risiko yang dibawa oleh Media Pembawa;

e. jarak populasi rentan dengan lokasi yang akan diperuntukkan sebagai Instalasi Karantina; dan/atau

:f. jarak antar kandang, untuk Hewan.

Pasal 17

Persyaratan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), sebagai berikut:

a. memiliki sumber air yang cukup sesuai dengan peruntukannya;

b. berada di lokasi bebas banjir dan berdrainase baik;

c. tersedia akses jalan yang dapat dilalui kendaraan roda empat atau lebih;

d. tersedia fasilitas bongkar muat; dan

e. tidak berada dekat dengan sentra peternakan dan perusahaan peternakan, untuk Instalasi Karantina bagi Hewan.

Pasal 18

(1) Persyaratan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), sebagai berikut:

a. berpagar keliling yang kuat dan rapat;

b. tersedia tempat untuk melakukan Tindakan Karantina;

c. mempunyai sirkulasi udara yang sehat;

d. atap bangunan terbuat dari asbes, genteng atau sejenisnya;

e. konstruksi bangunan harus memperhatikan keselamatan dan keamanan petugas;

f. mempunyai papan nama Instalasi Karantina sesuai dengan spesifikasi, sesuai Format-2; dan

g. mudah dibersihkan atau disucihamakan.

(2) Instalasi Karantina untuk Hewan, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus:

a. menyediakan kandang isolasi, gudang pakan, dan tempat untuk melakukan tindakan pemeriksaan, pengamatan, perlakuan, dan pemusnahan;

b. mempunyai lantai kandang yang kuat, tidak licin dan dengan kemiringan 20 sampai dengan 40;

c. mempunyai konstruksi bangunan kandang yang memperhatikan keselamatan hewan;

d. aman dari gangguan lingkungan yang dapat menimbulkan stres; dan

e. memenuhi kebutuhan dasar fisik, psikologis hewan dan lingkungan yang memberikan rasa aman, nyaman, bebas dari rasa sakit, ketakutan, dan tertekan.

(3) Instalasi Karantina untuk BAH dan HBAH, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus:

a. tersedia fasilitas pemeriksaan dan gudang atau tempat penyimpanan; dan

b. dapat menjamin produk di dalamnya tidak mengalami perubahan fisik, mutu, serta memperhatikan aspek keamanan pangan dan kehalalan bagi yang dipersyaratkan.

Pasal 19

Persyaratan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), sebagai berikut:

a. memiliki alat komunikasi dan penerangan listrik;

b. tersedia sarana untuk melakukan Tindakan Karantina;

c. sarana terbuat dari bahan yang kuat, tidak mudah korosif, mudah dibersihkan, dan disucihamakan; dan

d. bagi Hewan, harus tersedia tempat pakan dan minum yang cukup sesuai kapasitas kandang.

Pasal 20

Persyaratan sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), sebagai berikut:

a. memiliki fasilitas pengolahan limbah;

b. konstruksi dan sarana pendukung lain terbuat dari bahan yang kuat, tidak korosif, mudah dibersihkan dan disucihamakan; dan

c. bagi BAH dan HBAH harus tersedia tempat pemeriksaan organoleptik.

Pasal 21

(1) Untuk melaksanakan Tindakan Karantina, pemilik Instalasi Karantina harus menyediakan:

a. dokter hewan dan paramedik kesehatan hewan;

b. penanggung jawab pemeliharaan kandang dan hewan dan petugas penatausahaan/pencatatan kegiatan Instalasi Karantina; dan

c. bahan dan peralatan diagnostik.

(2) Dokter hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai penanggung jawab pengelolaan dan pengawasan Instalasi Karantina dari aspek kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan/atau kesejahteraan hewan.
(3) Paramedik kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk membantu dokter hewan.
(4) Penanggung jawab pemeliharaan kandang dan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai pemelihara kondisi kandang, kebutuhan pakan, minum, dan obat hewan.
(5) Petugas penatausahaan/pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai petugas administrasi pengelolaan Instalasi Karantina.
(6) Bahan dan peralatan diagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan dalam rangka pengujian atau deteksi penyakit hewan.

BAB IV TATA CARA PENETAPAN INSTALASI KARANTINA

Pasal 22

(1) Lahan, bangunan, peralatan, dan sarana pendukung milik Pihak Lain dapat ditetapkan sebagai Instalasi Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sampai dengan huruf e dengan mengajukan permohonan penetapan Instalasi Karantina.
(2) Permohonan penetapan Instalasi Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pihak Lain kepada Menteri melalui Kepala Badan Karantina Pertanian secara online melalui APIKH yang dapat diakses pada situs web (website) Badan Karantina Pertanian.
(3) Permohonan secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah Pihak Lain memiliki identitas pengguna (user id) dan kata kunci (password).
(4) Dalam hal APIKH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengalami gangguan, proses pengajuan sampai dengan penetapan Instalasi Karantina dapat dilakukan secara manual.
(5) Tata cara penetapan dan penggunaan APIKH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian.

Pasal 23

(1) Untuk memperoleh identitas pengguna (user id) dan kata kunci (password) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) Pihak Lain melakukan pendaftaran melalui APIKH.
(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi untuk mengetahui profil pemohon oleh Tim Verifikasi.
(3) Jika hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) benar dan memenuhi syarat, diberikan identitas pengguna (user id) dan kata kunci (password).
(4) Jika hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar dan tidak memenuhi syarat, ditolak dan diberikan pemberitahuan secara online.

Pasal 24

(1) Identitas pengguna (user id) dan kata kunci (password) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) digunakan oleh pemohon untuk pendaftaran penetapan calon Instalasi Karantina.
(2) Identitas pengguna (user id) dan kata kunci (password) dapat digunakan untuk pengajuan penetapan lebih dari satu calon Instalasi Karantina bagi perusahaan yang masih dalam satu manajemen.
(3) Pendaftaran penetapan calon Instalasi Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai berkas asli pendaftaran penetapan calon Instalasi Karantina kepada Kepala Badan Karantina Pertanian.
(4) Berkas asli pendaftaran penetapan calon Instalasi Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa kelengkapan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

Pasal 25

(1) Pemohon pada saat mengajukan pendaftaran penetapan calon Instalasi Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) mengisi data calon Instalasi Karantina yang akan ditetapkan.
(2) Data calon Instalasi Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat keterangan paling kurang:

a. nama dan alamat pemilik/Pemohon;

b. alamat lokasi;

c. kapasitas;

d. jenis Media Pembawa; dan

e. prasarana dan sarana yang dimiliki.

(3) Data calon Instalasi Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kelengkapan berkas persyaratan administrasi dan teknis dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi.
(4) Jika hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) benar dan memenuhi syarat, digunakan sebagai bahan penilaian kelayakan.
(5) Jika hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak benar dan tidak memenuhi syarat, pendaftaran ditolak disertai dengan alasan penolakan dan disampaikan secara online.

Pasal 26

(1) Hasil verifikasi yang benar dan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) oleh Tim Verifikasi disampaikan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian.
(2) Kepala Badan Karantina Pertanian setelah menerima hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani untuk membuat surat penugasan kepada Kepala UPT KP.

Pasal 27

Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), Pasal 25 ayat (3), dan Pasal 26 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian.

Pasal 28

(1) Kepala UPT KP membentuk Tim Penilai Kelayakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak surat penugasan dari Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani diterima.
(2) Tim Penilai Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian pemenuhan persyaratan dan kelayakan teknis dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Tim Penilai Kelayakan dibentuk.
(3) Tim Penilai Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penilaian dan rekomendasi kepada Kepala UPT KP dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak penilaian persyaratan dan kelayakan teknis diselesaikan.
(4) Hasil penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk laporan hasil penilaian kelayakan calon Instalasi Karantina.
(5) Kepala UPT KP menyampaikan surat pengantar yang berisi rekomendasi kepada Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani dalam jangka waktu paling lama 2 (hari) kerja terhitung sejak laporan hasil penilaian kelayakan calon Instalasi Karantina diterima.

Pasal 29

(1) Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani menerbitkan hasil verifikasi dan kajian terhadap rekomendasi hasil penilaian kelayakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak surat Kepala UPT KP diterima.
(2) Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani menyampaikan hasil verifikasi dan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan Karantina Pertanian.
(3) Hasil verifikasi dan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa rekomendasi persetujuan atau penolakan penetapan Instalasi Karantina.

Pasal 30

(1) Kepala Badan Karantina Pertanian setelah menerima rekomendasi persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), menetapkan Instalasi Karantina dengan Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri, sesuai Format-3.
(2) Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemohon dan ditembuskan kepada Kepala UPT KP yang memberikan rekomendasi hasil penilaian kelayakan dan UPT KP tempat pemasukan dan/atau tempat pengeluaran melalui APIKH, dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.

Pasal 31

(1) Kepala Badan Karantina Pertanian setelah menerima rekomendasi penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), menolak permohonan penetapan Instalasi Karantina dengan surat penolakan penetapan, sesuai Format-4.
(2) Surat penolakan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemohon dan ditembuskan kepada Kepala UPT KP yang memberikan rekomendasi hasil penilaian kelayakan dan UPT KP tempat pemasukan dan/atau pengeluaran melalui APIKH, dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.

Pasal 32

(1) Ketentuan mengenai tata cara penetapan Instalasi Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 31 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perpanjangan penetapan Instalasi Karantina, sepanjang tidak terjadi perubahan dokumen atau sarana dan prasarana Instalasi Karantina.
(2) Permohonan perpanjangan penetapan Instalasi Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap mempergunakan dokumen administrasi yang disampaikan pada saat pengajuan penetapan Instalasi Karantina yang pertama kali.
(3) Permohonan perpanjangan penetapan Instalasi Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku penetapan Instalasi Karantina.

Pasal 33

Format-1 sampai dengan Format-4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, Pasal 18 ayat (1) huruf f, Pasal 30 ayat (1), dan Pasal 31 ayat

(1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 34

(1) Pengawasan terhadap Instalasi Karantina yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan secara langsung dan tidak langsung oleh Petugas Karantina yang ditunjuk Kepala UPT KP Setempat.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan penggunaan Instalasi Karantina.

Pasal 35

(1) Pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dilakukan oleh Petugas Karantina yang ditunjuk Kepala UPT KP Setempat dengan cara monitoring dan evaluasi paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
(2) Pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila:

a. ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis;

b. terjadi perubahan kapasitas, sarana Instalasi Karantina; atau

c. terjadi keadaan kahar (force majeure).

(3) Pengawasan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dilakukan melalui pelaporan penggunaan instalasi karantina.
(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan oleh Pemilik dan/atau penanggung jawab Instalasi Karantina kepada Kepala UPT KP Setempat setiap 6 (enam) bulan sekali.
(5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaporkan oleh Kepala UPT KP Setempat kepada Kepala Badan Karantina Pertanian melalui Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani.

BAB VI KETENTUAN SANKSI

Pasal 36

Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) dapat dikenakan sanksi administratif sebagai berikut:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara penggunaan Instalasi Karantina; dan/atau

c. pencabutan penetapan Instalasi Karantina.

Pasal 37

(1) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Kepala UPT KP Setempat menyampaikan peringatan tertulis kepada pemilik dan/atau penanggung jawab Instalasi Karantina untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak surat peringatan diterima.
(2) Instalasi Karantina yang diberikan peringatan tertulis sebagaimana pada ayat (1) tidak dapat digunakan sebagai tempat pelaksanaan Tindakan Karantina sampai dengan dilakukan tindakan perbaikan.

Pasal 38

Pemilik dan/atau penanggung jawab Instalasi Karantina menyampaikan laporan tindakan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) kepada Kepala UPT KP setempat.

Pasal 39

Kepala UPT KP Setempat menugaskan Petugas Karantina untuk melakukan penilaian langsung ke Instalasi Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

Pasal 40

(1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) pemilik dan/atau penanggung jawab Instalasi Karantina tidak melakukan tindakan perbaikan, diusulkan pencabutan penetapan Instalasi Karantina.
(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) pemilik dan/atau penanggung jawab Instalasi Karantina telah melakukan tindakan perbaikan, diusulkan pencabutan peringatan tertulis.
(3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Petugas Karantina kepada Kepala UPT KP Setempat dalam bentuk laporan hasil penilaian.
(4) Kepala UPT KP Setempat menyampaikan laporan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Badan Karantina Pertanian melalui Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani.

Pasal 41

(1) Instalasi Karantina yang tidak melakukan tindakan perbaikan berdasarkan laporan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4), dilakukan pencabutan penetapan Instalasi Karantina dengan Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri.
(2) Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemilik dan/atau penanggung jawab Instalasi Karantina dan ditembuskan kepada Kepala UPT KP Setempat dan UPT KP tempat pemasukan dan/atau tempat pengeluaran melalui APIKH, dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.

Pasal 42

(1) Instalasi Karantina yang telah melakukan tindakan perbaikan berdasarkan laporan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4), dilakukan pencabutan peringatan tertulis oleh Kepala UPT KP Setempat.
(2) Pemberitahuan pencabutan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan surat Kepala UPT KP Setempat dan disampaikan kepada pemilik dan/atau penanggung jawab Instalasi Karantina dan ditembuskan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian melalui Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani serta UPT KP tempat pemasukan dan/atau tempat pengeluaran melalui APIKH, dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.

Pasal 43

(1) Pemilik dan/atau penanggung jawab Instalasi Karantina yang tidak melaporkan penggunaan Instalasi Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:

a. memberikan peringatan tertulis pertama kepada pemilik dan/atau penanggung jawab Instalasi Karantina untuk segera melaporkan penggunaan Instalasi Karantina;

b. memberikan peringatan tertulis kedua apabila dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak peringatan tertulis pertama diterima, pemilik dan/atau penanggung jawab Instalasi Karantina tidak melaporkan penggunaan Instalasi Karantina;

c. menghentikan sementara penggunaan Instalasi Karantina apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak peringatan tertulis kedua diterima, pemilik dan/atau penanggung jawab Instalasi Karantina tidak melaporkan penggunaan Instalasi Karantina; dan/atau

d. mencabut penetapan Instalasi Karantina apabila dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak sanksi penghentian sementara dikenakan, pemilik dan/atau penanggung jawab Instalasi Karantina tidak melaporkan penggunaan Instalasi Karantina.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Instalasi Karantina milik Pihak Lain yang telah ditetapkan dan masih berlaku sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/OT.140/7/2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Instalasi Karantina Hewan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

LAMPIRAN I

JENIS MEDIA PEMBAWA YANG DAPAT DILAKUKAN TINDAKAN KARANTINA DI INSTALASI KARANTINA YANG TELAH DITETAPKAN

NO	GOLONGAN	KLASIFIKASI	JENIS	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Hewan Kingdom: animalia Filum: Chordata Arthropoda	a. Mammalia	1) Artiodactyla: Sapi, Kerbau, Kambing, Rusa, Babi, Kuda Nil, Unta, Lama, Bison, Bongo, Kijang, Banteng, Anoa, Babi Rusa, Jerapah, dan sejenisnya.
			2) Carnivora: Anjing, Kucing, Musang, Luwak, Beruang, Binturong, Singa, Harimau, Macan, Serigala, dan sejenisnya.
			3) Perissodactyla: Kuda, Zebra, Keledai, Badak, Tapir, dan sejenisnya.
			4) Rodentia dan Lagomorpha: Tikus, Mencit, Kelinci, Marmut, dan sejenisnya.
			5) Primates: Kera/Monyet, OrangUtan, Kukang, Bekantan, Lutung, Lemur, dan sejenisnya.
			6) Chiroptera: Kelelawar, Kalong, dan sejenisnya.
			7) Proboscidae: Gajah
			8) Pholidota: Trenggiling
			9) Scandentia : Tupai
			10) Mamalia darat lainnya.
		b. Aves	1) Ayam: Ras (Broiler, Layer), Kampung, Hutan, Bangkok, Serama, Bekisar, dan sejenisnya	-˙ Bibit (GGPS/GPS/PS: DOC, Pullet), dan
				-˙ Non Bibit (FS: DOC, ayam dewasa)
			2) Burung: Puyuh, Merpati, Kakatua, Murai, dan sejenisnya	-˙ Bibit (GGPS/GPS/PS: DOQ, Pullet), dan
				-˙ Non Bibit (FS: DOQ, burung dewasa)
			3) Unggas air  : Itik/Bebek, Angsa, Entok, dan sejenisnya	-˙ Bibit (GGPS/GPS/PS:
				DOD, Pullet), dan
				-˙Non Bibit (FS: DOD, unggas air dewasa)
		c. Reptilia	Komodo, Biawak, Kadal, Ular, Iguana, Tokek, dan sejenisnya
2	Bahan Asal Hewan (BAH)	a. Daging	Daging ruminansia besar (sapi, kerbau), daging ruminansia kecil (kambing, domba), daging unggas (ayam, kalkun, itik/bebek, angsa, merpati, belibis, dan lain-lain), daging babi, daging kuda, daging kelinci, lidah, pangkal lidah, bibir, buntut, dan lain-lain.	a.˙Daging tanpa tulang (bone less)
				b.˙Daging bertulang (bone in)
		b. Jeroan	Hati, paru, ginjal, limpa, jantung, usus, dan lain-lain.
		c. Susu segar	Susu sapi, kerbau, kuda, kambing/domba, dan lain-lain.
		d. Kulit mentah dan setengah jadi	1) Kulit hewan besar: sapi, kerbau, dan lain-lain.	Kulit mentah awet bentang kering, kulit mentah awet garaman basah/kering (wet/dry salted), dan kulit mentah
			2) Kulit hewan kecil: domba, kambing, babi, dan lain-lain.
			3) Kulit satwa/reptil besar: buaya, dan lain-lain.
			4) Kulit satwa/reptil kecil: kadal, tokek, ular, biawak, dan lain-lain.
		e. BAH lainnya	Sarang burung wallet, layang-layang: Sarang burung putih (Collocalia fuciphagus), Sarang burung hitam (Collo- calia maxima), Sarang burung rumput (collocalia esculenta), dan lain-lain.
3	Hasil Bahan	Olahan untuk industri	Berupa tepung daging dan tulang (MBM), tepung unggas (PMM), tepung darah, tepung daging, tepung bulu, tepung kulit telur, dan lain-lain.
	Asal Hewan (HBAH)

Peraturan Menteri Pertanian No. 44/Permentan/OT.140/3/2014

Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 Tentang Tempat Pemasukan Dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina Dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina

Pasal 1

1. Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

2. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan lain dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

LAMPIRAN

TEMPAT-TEMPAT PEMASUKAN MEDIA PEMBAWA HAMA DAN PENYAKIT HEWAN KARANTINA DAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN KARANTINA KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

A. Bandar Udara

No.	Bandar Udara	Lokasi	UPT
1.	Sultan Iskandar Muda	Banda Aceh	SKP Kelas I Banda Aceh
2.	Maimun Saleh	Sabang	SKP Kelas I Banda Aceh
3.	Kuala Namu	Kuala Namu	BKP Kelas II Medan
4.	Hang Nadim	Batam	BKP Kelas I Batam
5.	Sultan Syarif Kasim II	Pekanbaru	BKP Kelas I Pekanbaru
6.	Raja Haji Fisabilillah	Tanjung Pinang	BKP Kelas II Tanjung Pinang
7.	Minangkabau	Padang	BKP Kelas I Padang
8.	Sultan Mahmud Badaruddin II	Palembang	BKP Kelas I Palembang
9.	Soekarno Hatta	Tangerang	BBKP Soekarno Hatta
10.	Halim Perdanakusuma	Jakarta	BBKP Soekarno Hatta
11.	Husein Sastranegara	Bandung	SKP Kelas I Bandung
12.	Ahmad Yani	Semarang	BKP Kelas I Semarang
13.	Adi Sucipto	Yogyakarta	BKP Kelas II Yogyakarta
14.	Adi Sumarmo	Surakarta	BKP Kelas II Yogyakarta
15.	Juanda	Surabaya	BBKP Surabaya
16.	Abdul Rachman Saleh	Malang	BBKP Surabaya
17.	Supadio	Kubu Raya	BKP Kelas I Pontianak
18.	Sepinggan	Balikpapan	BKP Kelas I Balikpapan
19.	Juwata	Tarakan	BKP Kelas II Tarakan
20.	Ngurah Rai	Denpasar	BKP Kelas I Denpasar
21.	Bandara Internasional Lombok	Lombok Tengah	BKP Kelas I Mataram
22.	Eltari	Kupang	BKP Kelas I Kupang
23.	Hassanudin	Makassar	BBKP Makassar
24.	Sam Ratulangi	Manado	BKP Kelas I Manado
25.	Pattimura	Ambon	SKP Kelas I Ambon
26.	Sentani	Jayapura	BKP Kelas I Jayapura
27.	Mopah	Mopah Merauke	SKP Kelas I Merauke
28.	Frans Kaisiepo	Biak	SKP Kelas I Biak
29.	Moses Kilangin	Timika	SKP Kelas I Timika

B. Pelabuhan Laut/Pelabuhan Sungai

No.	Pelabuhan	Lokasi	UPT
1.	Malahayati	Banda Aceh	SKP Kelas I Banda Aceh
2.	Krueng Geukuh	Lhokseumawe	SKP Kelas I Banda Aceh
3.	Sabang	Sabang	SKP Kelas I Banda Aceh
4.	Kuala Langsa	Kuala Langsa	SKP Kelas I Banda Aceh
5.	Belawan	Belawan	BBKP Belawan
6.	Sibolga	Sibolga	BBKP Belawan
7.	Sekupang	Batam	BKP Kelas I Batam
8.	Batu Ampar	Batam	BKP Kelas I Batam
9.	Kabil	Batam	BKP Kelas I Batam
10.	Harbourbay	Batam	BKP Kelas I Batam
11.	Waterfront	Batam	BKP Kelas I Batam
12.	Nongsa	Batam	BKP Kelas I Batam
13.	Kuala Tanjung	Batubara	SKP Kelas I Tanjung Balai Asahan
14.	Teluk Nibung	Tanjung Balai	SKP Kelas I Tanjung Balai Asahan
15.	Siak Sri Indrapura	Pekanbaru	BKP Kelas I Pekanbaru
16.	Dumai	Dumai	BKP Kelas I Pekanbaru
17.	Bengkalis	Bengkalis	BKP Kelas I Pekanbaru
18.	Tembilahan	Tembilahan	BKP Kelas I Pekanbaru
19.	Kuala Enok	Riau	BKP Kelas I Pekanbaru
20.	Sri Bintan Pura	Tanjung Pinang	BKP Kelas II Tanjung Pinang
21.	Sri Payung Batu Enam	Tanjung Pinang	BKP Kelas II Tanjung Pinang
22.	Pelantar II	Tanjung Pinang	BKP Kelas II Tanjung Pinang
23.	Sri Bayintan	Kab. Bintan	BKP Kelas II Tanjung Pinang
24.	Bandar Bentan Telani	Kab. Bintan	BKP Kelas II Tanjung Pinang
25.	Sri Udana	Kab. Bintan	BKP Kelas II Tanjung Pinang
26.	Sri Kuala Tanjung	Kab. Bintan	BKP Kelas II Tanjung Pinang
27.	Jatty Baru	Pulau Bulan	BKP Kelas II Tanjung Pinang
28.	Tanjung Balai Karimun	Tanjung Balai Karimun	SKP Kelas II Tanjung Balai Karimun
29.	Tanjung Batu	Karimun	SKP Kelas II Tanjung Balai Karimun
30.	Teluk Bayur	Padang	BKP Kelas I Padang
31.	Talang Duku	Jambi	BKP Kelas I Jambi
32.	Kuala Tungkal	Jambi	BKP Kelas I Jambi
33.	Muara Sabak	Jambi	BKP Kelas I Jambi
34.	Boom Baru	Palembang	BKP Kelas I Palembang
35.	Pulau Baai	Bengkulu	SKP Kelas I Bengkulu
36.	Pangkal Balam	Pangkal Pinang	BKP Kelas II Pangkal Pinang
37.	Tanjung Pandan	Tanjung Pandan	BKP Kelas II Pangkal Pinang
38.	Panjang	Bandar Lampung	BKP Kelas I Bandar Lampung
39.	Ciwandan	Banten	BKP Kelas II Cilegon
40.	Merak Mas	Banten	BKP Kelas II Cilegon
41.	Cigading	Banten	BKP Kelas II Cilegon
42.	Bojanegara	Banten	BKP Kelas II Cilegon
43.	Tanjung Priok	Jakarta	BBKP Tanjung Priok
44.	Cirebon	Cirebon	SKP Kelas I Bandung
45.	Tanjung Emas	Semarang	BKP Kelas I Semarang
46.	Tanjung Intan	Cilacap	SKP Kelas I Cilacap
47.	Tanjung Perak	Surabaya	BBKP Surabaya
48.	Gresik	Gresik	BBKP Surabaya
49.	Tanjung Wangi	Banyuwangi	BBKP Surabaya
50.	Tanjung Tembaga	Probolinggo	BBKP Surabaya
51.	Dwikora-Pontianak	Pontianak	BKP Kelas I Pontianak
52.	Sintete	Sintete (Sambas)	BKP Kelas I Pontianak
53.	Sampit	Sampit	BKP Kelas II Palangkaraya
54.	Panglima Utar Kumai	Pangkalanbun	BKP Kelas II Palangkaraya
55.	Seruyan	Seruyan	BKP Kelas II Palangkaraya
56.	Trisakti	Banjarmasin	BKP Kelas I Banjarmasin
57.	Semayang	Balikpapan	BKP Kelas I Balikpapan
58.	Kariangau	Balikpapan	BKP Kelas I Balikpapan
59.	Sangatta	Kutai Timur	SKP Kelas I Samarinda
60.	Samarinda	Samarinda	SKP Kelas I Samarinda
61.	Nunukan	Nunukan	BKP Kelas II Tarakan
62.	Sebatik	Sebatik	BKP Kelas II Tarakan
63.	Malundung	Tarakan	BKP Kelas II Tarakan
64.	Benoa	Denpasar	BKP Kelas I Denpasar
65.	Lembar	Lembar	BKP Kelas I Mataram
66.	Badas	Sumbawa	SKP Kelas I Sumbawa Besar
67.	Benete	Sumbawa	SKP Kelas I Sumbawa Besar
68.	Ipi	Ende	SKP Kelas II Ende
69.	Tenau	Kupang	BKP Kelas I Kupang
70.	Soekarno Hatta	Makassar	BBKP Makassar
71.	Pare-Pare	Pare-Pare	SKP Kelas I Pare-Pare
72.	Pantoloan	Palu	BKP Kelas II Palu
73.	Kendari	Kendari	BKP Kelas II Kendari
74.	Baubau	Baubau	BKP Kelas II Kendari
75.	Gorontalo	Gorontalo	BKP Kelas II Gorontalo
76.	Bitung	Bitung	BKP Kelas I Manado
77.	Tahuna	Sangihe	BKP Kelas I Manado
78.	Melanguane	Talaud	BKP Kelas I Manado
79.	Ahmad Yani	Ternate	BKP Kelas II Ternate
80.	Daruba	Morotai	BKP Kelas II Ternate
81.	Jayapura	Jayapura	BKP Kelas I Jayapura
82.	Biak	Biak	SKP Kelas I Biak
83.	Fakfak	Fakfak	SKP Kelas I Sorong
84.	Sorong	Sorong	SKP Kelas I Sorong
85.	Manokwari	Manokwari	SKP Kelas II Manokwari
86.	Amamapare	Timika	SKP Kelas I Timika
87.	Merauke	Merauke	SKP Kelas I Merauke

C. Pos Pemeriksaan Lintas Batas

No.	Perbatasan	Lokasi	UPT
1.	PPLB Entikong	Kab. Sanggau	SKP Kelas I Entikong
2.	PPLB Nanga Badau	Kab. Kapuas Hulu	SKP Kelas I Entikong
3.	PPLB Jagoi Babang	Kab. Bengkayang	SKP Kelas I Entikong
4.	PPLB Senaning	Kab. Sintang	SKP Kelas I Entikong
5.	PPLB Aruk	Kab. Sambas	SKP Kelas I Entikong
6.	PPLB Mota?ain	Atambua	BKP Kelas I Kupang
7.	PPLB Metameuk	Atambua	BKP Kelas I Kupang
8.	PPLB Napan	Atambua	BKP Kelas I Kupang
9.	PPLB Wini	Kab. Timor Tengah Utara	BKP Kelas I Kupang
10.	PPLB Turiskain	Kab. Belu	BKP Kelas I Kupang
11.	PPLB Oepoli	Kab. Kupang	BKP Kelas I Kupang
12.	PPLB Skow	Jayapura	BKP Kelas I Jayapura
13.	PPLB Sota	Sota	SKP Kelas I Merauke

D. Kantor Pos

No.	Kantor Pos	Lokasi	UPT
1.	Banda Aceh	Banda Aceh	SKP Kelas I Banda Aceh
2.	Tanjung Pinang	Tanjung Pinang	BKP Kelas II Tanjung Pinang
3.	Pekanbaru	Pekanbaru	BKP Kelas I Pekanbaru
4.	Batam	Batam	BKP Kelas I Batam
5.	Padang	Padang	BKP Kelas I Padang
6.	Jambi	Jambi	BKP Kelas I Jambi
7.	Palembang	Palembang	BKP Kelas I Palembang
8.	Bengkulu	Bengkulu	SKP Kelas I Bengkulu
9.	Bandar Lampung	Bandar Lampung	BKP Kelas I Bandar Lampung
10.	Jakarta	Jakarta	BBKP Tanjung Priok
11.	Bogor	Bogor	BBKP Tanjung Priok
12.	Soekarno Hatta	Tangerang	BBKP Soekarno Hatta
13.	MPC Bandung	Bandung	SKP Kelas I Bandung
14.	Purwokerto	Purwokerto	SKP Kelas I Cilacap
15.	Semarang	Semarang	BKP Kelas I Semarang
16.	Yogyakarta	Yogyakarta	BKP Kelas II Yogyakarta
17.	Surabaya	Surabaya	BBKP Surabaya
18.	Kediri	Kediri	BBKP Surabaya
19.	Malang	Malang	BBKP Surabaya
20.	Pontianak	Pontianak	BKP Kelas I Pontianak
21.	Balikpapan	Balikpapan	BKP Kelas I Balikpapan
22.	Tarakan	Tarakan	BKP Kelas II Tarakan
23.	Denpasar	Denpasar	BKP Kelas I Denpasar
24.	Mataram	Mataram	BKP Kelas I Mataram
25.	Kupang	Kupang	BKP Kelas I Kupang
26.	Makassar	Makassar	BBKP Makassar
27.	Manado	Manado	BKP Kelas I Manado
28.	Ambon	Ambon	SKP Kelas I Ambon
29.	Ternate	Ternate	BKP Kelas II Ternate
30.	Jayapura	Jayapura	BKP Kelas I Jayapura
31.	Sorong	Sorong	SKP Kelas I Sorong
32.	Timika	Kota Timika	SKP Kelas I Timika

E. Dry Port

No.	Dry Port	Lokasi	UPT
1.	Gede Bage	Bandung	SKP Kelas I Bandung
2.	Cikarang	Cikarang	BBKP Tanjung Priok

TEMPAT-TEMPAT PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA HAMA DAN PENYAKIT HEWAN KARANTINA DAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN KARANTINA DARI DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

A. Bandar Udara

No.	Bandar Udara	Lokasi	UPT
1.	Sultan Iskandar Muda	Banda Aceh	SKP Kelas I Banda Aceh
2.	Maimun Saleh	Sabang	SKP Kelas I Banda Aceh
3.	Kuala Namu	Kuala Namu	BKP Kelas II Medan
4.	Hang Nadim	Batam	BKP Kelas I Batam
5.	Sultan Syarif Kasim II	Pekanbaru	BKP Kelas I Pekanbaru
6.	Raja Haji Fisabilillah	Tanjung Pinang	BKP Kelas II Tanjung Pinang
7.	Minangkabau	Padang	BKP Kelas I Padang
8.	Sultan Mahmud Badaruddin II	Palembang	BKP Kelas I Palembang
9.	Depati Amir	Pangkal Pinang	BKP Kelas II Pangkal Pinang
10.	HAS Hanadjoedin	Tanjung Pandan	BKP Kelas II Pangkal Pinang
11.	Sultan Thaha	Jambi	BKP Kelas I Jambi
12.	Fatmawati Soekarno	Bengkulu	SKP Kelas I Bengkulu
13.	Radin Inten II	Bandar Lampung	BKP Kelas I Bandar Lampung
14.	Soekarno Hatta	Tangerang	BBKP Soekarno Hatta
15.	Halim Perdanakusuma	Jakarta	BBKP Soekarno Hatta
16.	Husein Sastranegara	Bandung	SKP Kelas I Bandung
17.	Ahmad Yani	Semarang	BKP Kelas I Semarang
18.	Adi Sucipto	Yogyakarta	BKP Kelas II Yogyakarta
19.	Adi Sumarmo	Surakarta	BKP Kelas II Yogyakarta
20.	Juanda	Surabaya	BBKP Surabaya
21.	Abdul Rachman Saleh	Malang	BBKP Surabaya
22.	Supadio	Kubu Raya	BKP Kelas I Pontianak
23.	Rahadi Oesman	Ketapang	BKP Kelas I Pontianak
24.	Sepinggan	Balikpapan	BKP Kelas I Balikpapan
25.	Tjilik Riwut	Palangkaraya	BKP Kelas II Palangkaraya
26.	Iskandar	Pangkalanbun	BKP Kelas II Palangkaraya
27.	Juwata	Tarakan	BKP Kelas II Tarakan
28.	Syamsuddin Noor	Banjarmasin	BKP Kelas I Banjarmasin
29.	Ngurah Rai	Denpasar	BKP Kelas I Denpasar
30.	Bandara Internasional Lombok	Lombok Tengah	BKP Kelas I Mataram
31.	Eltari	Kupang	BKP Kelas I Kupang
32.	M. Salahuddin	Bima	SKP Kelas I Sumbawa Besar
33.	Jalaluddin	Gorontalo	BKP Kelas II Gorontalo
34.	Mutiara	Palu	BKP Kelas II Palu
35.	Wolter Monginsidi/ Haluoleo	Kendari	BKP Kelas II Kendari
36.	Hassanudin	Makassar	BBKP Makassar
37.	Sam Ratulangi	Manado	BKP Kelas I Manado
38.	Pattimura	Ambon	SKP Kelas I Ambon
39.	Sultan Baabullah	Ternate	BKP Kelas II Ternate
40.	Domine Edward Osok	Sorong	SKP Kelas I Sorong
41.	Sentani	Jayapura	BKP Kelas I Jayapura
42.	Frans Kaisiepo	Biak	SKP Kelas I Biak
43.	Mopah	Mopah Merauke	SKP Kelas I Merauke
44.	Moses Kilangin	Timika	SKP Kelas I Timika

B. Pelabuhan Laut/Pelabuhan Sungai

No.	Pelabuhan	Lokasi	UPT
1.	Malahayati / Krueng Raya	Banda Aceh	SKP Kelas I Banda Aceh
2.	Krueng Geukuh	Lhokseumawe	SKP Kelas I Banda Aceh
3.	Sabang	Sabang	SKP Kelas I Banda Aceh
4.	Meulaboh	Meulaboh	SKP Kelas I Banda Aceh
5.	Kuala Langsa	Kuala Langsa	SKP Kelas I Banda Aceh
6.	Labuan Haji	Aceh Selatan	SKP Kelas I Banda Aceh
7.	Belawan	Belawan	BBKP Belawan
8.	Sibolga	Sibolga	BBKP Belawan
9.	Gunung Sitoli	Gunung Sitoli	BBKP Belawan
10.	Sekupang	Batam	BKP Kelas I Batam
11.	Batu Ampar	Batam	BKP Kelas I Batam
12.	Kabil	Batam	BKP Kelas I Batam
13.	Harbourbay	Batam	BKP Kelas I Batam
14.	Waterfront	Batam	BKP Kelas I Batam
15.	Nongsa	Batam	BKP Kelas I Batam
16.	Teluk Nibung	Tanjung Balai	SKP Kelas I Tanjung Balai Asahan
17.	Kuala Tanjung	Batubara	SKP Kelas I Tanjung Balai Asahan
18.	Tanjung Tiram	Batubara	SKP Kelas I Tanjung Balai Asahan
19.	Tanjung Balai Karimun	Tanjung Balai Karimun	SKP Kelas II Tanjung Balai Karimun
20.	Tanjung Batu	Karimun	SKP Kelas II Tanjung Balai Karimun
21.	Rumbai	Pekanbaru	BKP Kelas I Pekanbaru
22.	Tanjung Buton	Kab. Siak	BKP Kelas I Pekanbaru
23.	Sungai Pakning	Kab. Bengkalis	BKP Kelas I Pekanbaru
24.	Dumai	Dumai	BKP Kelas I Pekanbaru
25.	Pelintung	Dumai	BKP Kelas I Pekanbaru
26.	Lubuk Gaung	Dumai	BKP Kelas I Pekanbaru
27.	Petak Panjang	Dumai	BKP Kelas I Pekanbaru
28.	Bengkalis	Bengkalis	BKP Kelas I Pekanbaru
29.	Tembilahan	Tembilahan	BKP Kelas I Pekanbaru
30.	Selat Panjang	Selat Panjang	BKP Kelas I Pekanbaru
31.	Sungai Guntung	Sungai Guntung	BKP Kelas I Pekanbaru
32.	Kuala Enok	Kuala Enok	BKP Kelas I Pekanbaru
33.	Kuala Gaung	Kuala Gaung	BKP Kelas I Pekanbaru
34.	Siak Sri Indrapura	Pekanbaru	BKP Kelas I Pekanbaru
35.	Sungai Duku	Pekanbaru	BKP Kelas I Pekanbaru
36.	Sri Bintan Pura	Tanjung Pinang	BKP Kelas II Tanjung Pinang
37.	Sri Payung Batu Enam	Tanjung Pinang	BKP Kelas II Tanjung Pinang
38.	Pelantar II	Tanjung Pinang	BKP Kelas II Tanjung Pinang
39.	Sri Bayintan	Kab. Bintan	BKP Kelas II Tanjung Pinang
40.	Bandar Bentan Telani	Kab. Bintan	BKP Kelas II Tanjung Pinang
41.	Sri Udana	Kab. Bintan	BKP Kelas II Tanjung Pinang
42.	Sri Kuala Tanjung	Kab. Bintan	BKP Kelas II Tanjung Pinang
43.	Jatty Baru	Pulau Bulan	BKP Kelas II Tanjung Pinang
44.	Teluk Bayur	Padang	BKP Kelas I Padang
45.	Kuala Tungkal	Jambi	BKP Kelas I Jambi
46.	Talang Duku	Jambi	BKP Kelas I Jambi
47.	Muara Saba	Jambi	BKP Kelas I Jambi
48.	Boom Baru	Palembang	BKP Kelas I Palembang
49.	Pulau Baai	Bengkulu	SKP Kelas I Bengkulu
50.	Pangkal Balam	Pangkal Pinang	BKP Kelas II Pangkal Pinang
51.	Muntok	Bangka	BKP Kelas II Pangkal Pinang
52.	Sungai Selan	Bangka	BKP Kelas II Pangkal Pinang
53.	Tanjung Pandan	Tanjung Pandan	BKP Kelas II Pangkal Pinang
54.	Tanjung Roe Pegantungan	Belitung	BKP Kelas II Pangkal Pinang
55.	Manggar	Belitung	BKP Kelas II Pangkal Pinang
56.	Panjang	Bandar Lampung	BKP Kelas I Bandar Lampung
57.	Ciwandan	Banten	BKP Kelas II Cilegon
58.	Cigading	Banten	BKP Kelas II Cilegon
59.	Merak Mas	Banten	BKP Kelas II Cilegon
60.	Bojanegara	Banten	BKP Kelas II Cilegon
61.	Tanjung Priok	Jakarta	BBKP Tanjung Priok
62.	Cirebon	Cirebon	SKP Kelas I Bandung
63.	Tanjung Emas	Semarang	BKP Kelas I Semarang
64.	Tanjung Intan	Cilacap	SKP Kelas I Cilacap
65.	Tanjung Perak	Surabaya	BBKP Surabaya
66.	Tanjung Wangi	Banyuwangi	BBKP Surabaya
67.	Gresik	Gresik	BBKP Surabaya
68.	Tanjung Tembaga	Probolinggo	BBKP Surabaya
69.	Sintete	Sintete (Sambas)	BKP Kelas I Pontianak
70.	Dwikora-Pontianak	Pontianak	BKP Kelas I Pontianak
71.	Suka Bangun	Ketapang	BKP Kelas I Pontianak
72.	Sampit	Sampit	BKP Kelas II Palangkaraya
73.	Panglima Utar Kumai	Pangkalanbun	BKP Kelas II Palangkaraya
74.	Seruyan	Seruyan	BKP Kelas II Palangkaraya
75.	Trisakti	Banjarmasin	BKP Kelas I Banjarmasin
76.	Tarjun	Tanah Bumbu	BKP Kelas I Banjarmasin
77.	Semayang	Balikpapan	BKP Kelas I Balikpapan
78.	Kariangau	Balikpapan	BKP Kelas I Balikpapan
79.	Sangatta	Kutai Timur	SKP Kelas I Samarinda
80.	Samarinda	Samarinda	SKP Kelas I Samarinda
81.	Bontang	Bontang	SKP Kelas I Samarinda
82.	Malundung	Tarakan	BKP Kelas II Tarakan
83.	Nunukan	Nunukan	BKP Kelas II Tarakan
84.	Sebatik	Sebatik	BKP Kelas II Tarakan
85.	Benoa	Denpasar	BKP Kelas I Denpasar
86.	Celukan Bawang	Buleleng	BKP Kelas I Denpasar
87.	Lembar	Lembar	BKP Kelas I Mataram
88.	Benete	Sumbawa	SKP Kelas I Sumbawa Besar
89.	Badas	Sumbawa	SKP Kelas I Sumbawa Besar
90.	Bima	Bima	SKP Kelas I Sumbawa Besar
91.	Reo	Manggarai	SKP Kelas II Ende
92.	Ipi	Ende	SKP Kelas II Ende
93.	Maropokot	Maropokot	SKP Kelas II Ende
94.	Maumere	Maumere	SKP Kelas II Ende
95.	Larantuka	Larantuka	SKP Kelas II Ende
96.	Maumbawa	Maumbawa	SKP Kelas II Ende
97.	Aimere	Aimere	SKP Kelas II Ende
98.	Lembata	Lembata	SKP Kelas II Ende
99.	Kalabahi	Alor	BKP Kelas I Kupang
100.	Tenau	Kupang	BKP Kelas I Kupang
101.	Soekarno Hatta	Makassar	BBKP Makassar
102.	Paotere	Makassar	BBKP Makassar
103.	Selayar	Selayar	BBKP Makassar
104.	Bulukumba	Bulukumba	BBKP Makassar
105.	Jeneponto	Jeneponto	BBKP Makassar
106.	Pomalaa	Pomalaa	SKP Kelas I Pare-Pare
107.	Balantan	Malili, Kab. Luwu Utara	SKP Kelas I Pare-Pare
108.	Nusantara Pare-Pare	Pare-Pare	SKP Kelas I Pare-Pare
109.	Mamuju	Mamuju	SKP Kelas II Mamuju
110.	Baubau	Baubau	BKP Kelas II Kendari
111.	Kendari	Kendari	BKP Kelas II Kendari
112.	Kolaka	Kolaka	BKP Kelas II Kendari
113.	Pantoloan	Palu	BKP Kelas II Palu
114.	Donggala	Donggala	BKP Kelas II Palu
115.	Bitung	Bitung	BKP Kelas I Manado
116.	Tahuna	Sangihe	BKP Kelas I Manado
117.	Melanguane	Talaud	BKP Kelas I Manado
118.	Lirang	Talaud	BKP Kelas I Manado
119.	Amurang	Minahasa Selatan	BKP Kelas I Manado
120.	Kwandang	Kwandang	BKP Kelas II Gorontalo
121.	Anggrek	Gorontalo	BKP Kelas II Gorontalo
122.	Gorontalo	Gorontalo	BKP Kelas II Gorontalo
123.	Ahmad Yani	Ternate	BKP Kelas II Ternate
124.	Daruba	Morotai	BKP Kelas II Ternate
125.	Tobelo	Tobelo	BKP Kelas II Ternate
126.	Jayapura	Jayapura	BKP Kelas I Jayapura
127.	Biak	Biak	SKP Kelas I Biak
128.	Serui	Serui	SKP Kelas I Biak
129.	Fakfak	Fakfak	SKP Kelas I Sorong
130.	Sorong	Sorong	SKP Kelas I Sorong
131.	Manokwari	Manokwari	SKP Kelas II Manokwari
132.	Amamapare	Timika	SKP Kelas I Timika
133.	Merauke	Merauke	SKP Kelas I Merauke
134.	Asikie	Boven Digul	SKP Kelas I Merauke

C. Pos Pemeriksaan Lintas Batas

No.	Perbatasan	Lokasi	UPT
1.	PPLB Entikong	Kab. Sanggau	SKP Kelas I Entikong
2.	PPLB Nanga Badau	Kab. Kapuas Hulu	SKP Kelas I Entikong
3.	PPLB Jagoi Babang	Kab. Bengkayang	SKP Kelas I Entikong
4.	PPLB Senaning	Kab. Sintang	SKP Kelas I Entikong
5.	PPLB Aruk	Kab. Sambas	SKP Kelas I Entikong
6.	PPLB Mota?ain	Atambua	BKP Kelas I Kupang
7.	PPLB Metameuk	Atambua	BKP Kelas I Kupang
8.	PPLB Napan	Atambua	BKP Kelas I Kupang
9.	PPLB Wini	Kab. Timor Tengah Utara	BKP Kelas I Kupang
10.	PPLB Turiskain	Kab. Belu	BKP Kelas I Kupang
11.	PPLB Oepoli	Kab. Kupang	BKP Kelas I Kupang
12.	PPLB Skow	Jayapura	BKP Kelas I Jayapura
13.	PPLB Sota	Sota	SKP Kelas I Merauke

D. Kantor Pos

No.	Kantor Pos	Lokasi	UPT
1.	Banda Aceh	Banda Aceh	SKP Kelas I Banda Aceh
2.	Medan	Medan	BKP Kelas II Medan
3.	Pematang Siantar	Pematang Siantar	BKP Kelas II Medan
4.	Tanjung Pinang	Tanjung Pinang	BKP Kelas II Tanjung Pinang
5.	Pekanbaru	Pekanbaru	BKP Kelas I Pekanbaru
6.	Batam	Batam	BKP Kelas I Batam
7.	Padang	Padang	BKP Kelas I Padang
8.	Jambi	Jambi	BKP Kelas I Jambi
9.	Palembang	Palembang	BKP Kelas I Palembang
10.	Bengkulu	Bengkulu	SKP Kelas I Bengkulu
11.	Bandar Lampung	Bandar Lampung	BKP Kelas I Bandar Lampung
12.	Jakarta	Jakarta	BBKP Tanjung Priok
13.	Bogor	Bogor	BBKP Tanjung Priok
14.	Soekarno Hatta	Tangerang	BBKP Soekarno Hatta
15.	MPC Bandung	Bandung	SKP Kelas I Bandung
16.	Purwokerto	Purwokerto	SKP Kelas I Cilacap
17.	Semarang	Semarang	BKP Kelas I Semarang
18.	Yogyakarta	Yogyakarta	BKP Kelas II Yogyakarta
19.	Surabaya	Surabaya	BBKP Surabaya
20.	Kediri	Kediri	BBKP Surabaya
21.	Malang	Malang	BBKP Surabaya
22.	Pontianak	Pontianak	BKP Kelas I Pontianak
23.	Balikpapan	Balikpapan	BKP Kelas I Balikpapan
24.	Tarakan	Tarakan	BKP Kelas II Tarakan
25.	Denpasar	Denpasar	BKP Kelas I Denpasar
26.	Mataram	Mataram	BKP Kelas I Mataram
27.	Kupang	Kupang	BKP Kelas I Kupang
28.	Makassar	Makassar	BBKP Makassar
29.	Manado	Manado	BKP Kelas I Manado
30.	Ambon	Ambon	SKP Kelas I Ambon
31.	Ternate	Ternate	BKP Kelas II Ternate
32.	Jayapura	Jayapura	BKP Kelas I Jayapura
33.	Sorong	Sorong	SKP Kelas I Sorong
34.	Timika	Kota Timika	SKP Kelas I Timika

E. Dry Port

No.	Dry Port	Lokasi	UPT
1.	Gede Bage	Bandung	SKP Kelas I Bandung
2.	Cikarang	Cikarang	BBKP Tanjung Priok

TEMPAT-TEMPAT PEMASUKAN DAN PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA HAMA DAN PENYAKIT HEWAN KARANTINA DAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN KARANTINA DI DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA (ANTAR AREA)

A. Bandara Udara

No.	Bandar Udara	Lokasi	UPT
1.	Sultan Iskandar Muda	Banda Aceh	SKP Kelas I Banda Aceh
2.	Cut Nyak Dien	Meulaboh	SKP Kelas I Banda Aceh
3.	Malukul Saleh	Lhok Seumawe	SKP Kelas I Banda Aceh
4.	Maimun Saleh	Sabang	SKP Kelas I Banda Aceh
5.	Lasikin	Sinabang	SKP Kelas I Banda Aceh
6.	Kuala Namu	Kuala Namu	BKP Kelas II Medan
7.	Aek Godang	Padang Sidempuan	BBKP Belawan
8.	Hang Nadim	Batam	BKP Kelas I Batam
9.	Sultan Syarif Kasim II	Pekanbaru	BKP Kelas I Pekanbaru
10.	Pinang Kampai	Dumai	BKP Kelas I Pekanbaru
11.	Tempuling	Tembilahan	BKP Kelas I Pekanbaru
12.	Japura	Rengat	BKP Kelas I Pekanbaru
13.	Raja Haji Fisabilillah	Tanjung Pinang	BKP Kelas II Tanjung Pinang
14.	Sei Bati	Tanjung Balai Karimun	SKP Kelas II Tanjung Balai Karimun
15.	Minangkabau	Padang	BKP Kelas I Padang
16.	Sultan Thaha	Jambi	BKP Kelas I Jambi
17.	Fatmawati Soekarno	Bengkulu	SKP Kelas I Bengkulu
18.	Sultan Mahmud Badaruddin II	Palembang	BKP Kelas I Palembang
19.	Silampari	Kota Lubuk Linggau	BKP Kelas I Palembang
20.	Depati Amir	Pangkal Pinang	BKP Kelas II Pangkal Pinang
21.	HAS Hanandjoeddin	Tanjung Pandan	BKP Kelas II Pangkal Pinang
22.	Radin Inten II	Bandar Lampung	BKP Kelas I Bandar Lampung
23.	Soekarno-Hatta	Tangerang	BBKP Soekarno-Hatta
24.	Halim Perdanakusuma	Jakarta	BBKP Soekarno-Hatta
25.	Husein Sastranegara	Bandung	SKP Kelas I Bandung
26.	Ahmad Yani	Semarang	BKP Kelas I Semarang
27.	Tunggul Wulung	Cilacap	SKP Kelas I Cilacap
28.	Adi Sucipto	Yogyakarta	BKP Kelas II Yogyakarta
29.	Adi Sumarmo	Surakarta	BKP Kelas II Yogyakarta
30.	Juanda	Surabaya	BBKP Surabaya
31.	Abdul Rachman Saleh	Malang	BBKP Surabaya
32.	Supadio	Kubu Raya	BKP Kelas I Pontianak
33.	Rahadi Oesman	Ketapang	BKP Kelas I Pontianak
34.	Susilo	Kab. Sintang	SKP Kelas I Entikong
35.	Syamsudin Noor	Banjarmasin	BKP Kelas I Banjarmasin
36.	Stagen	Kota Baru	BKP Kelas I Banjarmasin
37.	Sepinggan	Balikpapan	BKP Kelas I Balikpapan
38.	Temindung	Samarinda	SKP Kelas I Samarinda
39.	Tjilik Riwut	Palangkaraya	BKP Kelas II Palangkaraya
40.	H. Hasan	Sampit	BKP Kelas II Palangkaraya
41.	Iskandar	Pangkalanbun	BKP Kelas II Palangkaraya
42.	Juwata	Tarakan	BKP Kelas II Tarakan
43.	Kalimarau	Berau	BKP Kelas II Tarakan
44.	Ngurah Rai	Denpasar	BKP Kelas I Denpasar
45.	Bandara Internasional Lombok	Lombok Tengah	BKP Kelas I Mataram
46.	M. Salahudin	Bima	SKP Kelas I Sumbawa Besar
47.	Brang Biji	Sumbawa Barat	SKP Kelas I Sumbawa Besar
48.	Eltari	Kupang	BKP Kelas I Kupang
49.	Kalabahi	Alor	BKP Kelas I Kupang
50.	Tambolaka	Sumba Barat	BKP Kelas I Kupang
51.	Mau Hau	Waingapu	BKP Kelas I Kupang
52.	Haliwen	Kab. Belu	BKP Kelas I Kupang
53.	Likunik	Kab. Rote	BKP Kelas I Kupang
54.	Terdamu	Kab. Sabu	BKP Kelas I Kupang
55.	Hasan Arubusman	Ende	SKP Kelas II Ende
56.	Satar Tacik	Ruteng	SKP Kelas II Ende
57.	Hassanudin	Makassar	BBKP Makassar
58.	Pongtiku	Tanah Toraja	SKP Kelas I Pare-Pare
59.	Andi Jemma	Masamba	SKP Kelas I Pare-Pare
60.	Soroako	Malili	SKP Kelas I Pare-Pare
61.	Tampapadang	Mamuju	SKP Kelas II Mamuju
62.	Mutiara	Palu	BKP Kelas II Palu
63.	Kasiguncu	Poso	BKP Kelas II Palu
64.	Lalos	Toli-Toli	BKP Kelas II Palu
65.	Bubung	Luwuk	BKP Kelas II Palu
66.	Betoambari	Baubau	BKP Kelas II Kendari
67.	Wolter Monginsidi/ Haluoleo	Kendari	BKP Kelas II Kendari
68.	Sangia Ni Bandera	Kolaka	BKP Kelas II Kendari
69.	Jalaludin	Gorontalo	BKP Kelas II Gorontalo
70.	Sam Ratulangi	Manado	BKP Kelas I Manado
71.	Naha	Tahuna	BKP Kelas I Manado
72.	Pattimura	Ambon	SKP Kelas I Ambon
73.	Sultan Babullah	Ternate	BKP Kelas II Ternate
74.	Emalamo	Sanana	BKP Kelas II Ternate
75.	Morotai	Morotai	BKP Kelas II Ternate
76.	Usman Sadik	Bacan	BKP Kelas II Ternate
77.	Sentani	Jayapura	BKP Kelas I Jayapura
78.	Wamena	Jayapura	BKP Kelas I Jayapura
79.	Frans Kaisiepo	Biak	SKP Kelas I Biak
80.	Soedjarwo Condronegoro Serui	Serui	SKP Kelas I Biak
81.	Nabire	Nabire	SKP Kelas I Biak
82.	Domine Edward Osok	Kota Sorong	SKP Kelas I Sorong
83.	Torea	Kab Fak-fak	SKP Kelas I Sorong
84.	Utarum	Kab. Kaimana	SKP Kelas I Sorong
85.	Teminabuan	Kab. Sorong Selatan	SKP Kelas I Sorong
86.	Rendani	Manokwari	SKP Kelas II Manokwari
87.	Serui	Serui	SKP Kelas I Biak
88.	Moses Kilangin	Timika	SKP Kelas I Timika
89.	Mopah	Mopah Merauke	SKP Kelas I Merauke

B. Pelabuhan Laut, Pelabuhan Sungai dan Pelabuhan Penyeberangan

No	Pelabuhan	Lokasi	UPT
1.	Malahayati/Krueng Raya	Banda Aceh	SKP Kelas I Banda Aceh
2.	Labuhan Haji	Aceh Selatan	SKP Kelas I Banda Aceh
3.	Krueng Geukuh	Lhokseumawe	SKP Kelas I Banda Aceh
4.	Sabang	Sabang	SKP Kelas I Banda Aceh
5.	Balohan	Sabang	SKP Kelas I Banda Aceh
6.	Meulaboh	Meulaboh	SKP Kelas I Banda Aceh
7.	Sinabang	Sinabang	SKP Kelas I Banda Aceh
8.	Kuala Langsa	Kuala Langsa	SKP Kelas I Banda Aceh
9.	Ulee Lheue	Banda Aceh	SKP Kelas I Banda Aceh
10.	Pangkalan Susu	Medan	BKP Kelas II Medan
11.	Belawan	Belawan	BBKP Belawan
12.	Sibolga	Sibolga	BBKP Belawan
13.	Gunung Sitoli	Gunung Sitoli	BBKP Belawan
14.	Sekupang	Batam	BKP Kelas I Batam
15.	Batam Center	Batam	BKP Kelas I Batam
16.	Batu Ampar	Batam	BKP Kelas I Batam
17.	Kabil	Batam	BKP Kelas I Batam
18.	Telaga Pungkur	Batam	BKP Kelas I Batam
19.	Teluk Nibung	Tanjung Balai	SKP Kelas I Tanjung Balai Asahan
20.	Labuhan Bilik	Labuhan Batu	SKP Kelas I Tanjung Balai Asahan
21.	Bagan Asahan	Asahan	SKP Kelas I Tanjung Balai Asahan
22	Kuala Tanjung	Batubara	SKP Kelas I Tanjung Asahan
23.	Tanjung Tiram	Batubara	SKP Kelas I Tanjung Asahan
24.	Tanjung Leidong	Labuhan Batu Utara	SKP Kelas I Tanjung Asahan
25.	Tanjung Sarang Elang	Labuhan Batu	SKP Kelas I Tanjung Asahan
26.	Siak Sri Indrapura	Kab. Siak	BKP Kelas I Pekanbaru
27.	Sungai Duku	Pekanbaru	BKP Kelas I Pekanbaru
28.	Rumbai	Pekanbaru	BKP Kelas I Pekanbaru
29.	Tanjung Buton	Kab. Siak	BKP Kelas I Pekanbaru
30.	Sungai Pakning	Pekanbaru	BKP Kelas I Pekanbaru
31.	Dumai	Dumai	BKP Kelas I Pekanbaru
32.	Pelintung	Dumai	BKP Kelas I Pekanbaru
33.	Lubuk Gaung	Dumai	BKP Kelas I Pekanbaru
34.	Petak Panjang	Dumai	BKP Kelas I Pekanbaru
35.	Selat Baru	Bengkalis	BKP Kelas I Pekanbaru
36.	Tembilahan	Tembilahan	BKP Kelas I Pekanbaru
37.	Selat Panjang	Selat Panjang	BKP Kelas I Pekanbaru
38.	Sungai Guntung	Sungai Guntung	BKP Kelas I Pekanbaru
39.	Kuala Enok	Kuala Enok	BKP Kelas I Pekanbaru
40.	Kuala Gaung	Kuala Gaung	BKP Kelas I Pekanbaru
41.	Pulau Kijang	Pulau Kijang	BKP Kelas I Pekanbaru
42.	Teluk Pinang	Teluk Pinang	BKP Kelas I Pekanbaru
43.	Bagan Siapi-api	Bagan Siapi-api	BKP Kelas I Pekanbaru
44.	Sri Bintan Pura	Tanjung Pinang	BKP Kelas II Tanjung Pinang
45.	Sri Payung Batu Enam	Tanjung Pinang	BKP Kelas II Tanjung Pinang
46.	Pelantar II	Tanjung Pinang	BKP Kelas II Tanjung Pinang
47.	Sri Bayintan	Kab. Bintan	BKP Kelas II Tanjung Pinang
48.	Bandar Bentan Telani	Kab. Bintan	BKP Kelas II Tanjung Pinang
49.	Sri Udana	Kab. Bintan	BKP Kelas II Tanjung Pinang
50.	ASDP Tanjung Uban	Kab.Bintan	BKP Kelas II Tanjung Pinang
51.	Sri Kuala Tanjung	Kab. Bintan	BKP Kelas II Tanjung Pinang
52.	Jatty Baru	Pulau Bulan	BKP Kelas II Tanjung Pinang
53.	Parit Rampak	Pulau Karimun (Kab. Karimun)	SKP Kelas II Tanjung Karimun
54.	Tanjung Balai Karimun	Tanjung Balai Karimun	SKP Kelas II Tanjung Karimun
55.	Tanjung Batu	Pulau Kundur (Kab. Karimun)	SKP Kelas II Tanjung Karimun
56.	Moro	P.Sugi, Kab. Karimun	SKP Kelas II Tanjung Karimun
57.	Teluk Bayur	Padang	BKP Kelas I Padang
58.	Sungai Muara	Padang	BKP Kelas I Padang
59.	Bungus	Padang	BKP Kelas I Padang
60.	Sikakap	Mentawai	BKP Kelas I Padang
61.	Siberut	Mentawai	BKP Kelas I Padang
62.	Tua Pejat	Mentawai	BKP Kelas I Padang
63.	Kuala Tungkal	Jambi	BKP Kelas I Jambi
64.	Talang Duku	Jambi	BKP Kelas I Jambi
65.	Muara Sabak	Jambi	BKP Kelas I Jambi
66.	Pulau Baai	Bengkulu	SKP Kelas I Bengkulu
67.	Boom Baru	Palembang	BKP Kelas I Palembang
68.	Tanjung Api-Api	Palembang	BKP Kelas I Palembang
69.	Pangkal Balam	Pangkal Pinang	BKP Kelas II Pangkal Pinang
70.	Muntok	Bangka	BKP Kelas II Pangkal Pinang
71.	Sungai Selan	Bangka	BKP Kelas II Pangkal Pinang
72.	Tanjung Pandan	Tanjung Pandan	BKP Kelas II Pangkal Pinang
73.	Tanjung Roe Pegantungan	Belitung	BKP Kelas II Pangkal Pinang
74.	Manggar	Belitung	BKP Kelas II Pangkal Pinang
75.	Panjang	Bandar Lampung	BKP Kelas I Bandar Lampung
76.	Bakauheni	Bandar Lampung	BKP Kelas I Bandar Lampung
77.	Ciwandan	Banten	BKP Kelas II Cilegon
78.	Bojanegara	BNR Serang	BKP Kelas II Cilegon
79.	Cigading	Banten	BKP Kelas II Cilegon
80.	Merak	Banten	BKP Kelas II Cilegon
81.	Merak Mas	Banten	BKP Kelas II Cilegon
82.	Labuhan	Pandeglang	BKP Kelas II Cilegon
83.	Karangantu	Serang	BKP Kelas II Cilegon
84.	Tanjung Priok	Jakarta	BBKP Tanjung Priok
85.	Sunda Kelapa	Jakarta	BBKP Tanjung Priok
86.	Cirebon	Cirebon	SKP Kelas I Bandung
87.	Tanjung Emas	Semarang	BKP Kelas I Semarang
88.	Juwana	Pati	BKP Kelas I Semarang
89.	Tegal	Tegal	BKP Kelas I Semarang
90.	Tanjung Intan	Cilacap	SKP Kelas I Cilacap
91.	Tanjung Perak	Surabaya	BBKP Surabaya
92.	Tanjung Wangi	Banyuwangi	BBKP Surabaya
93.	Kalbut	Situbondo	BBKP Surabaya
94.	Jangkar	Situbondo	BBKP Surabaya
95.	Sangkapura	Bawean	BBKP Surabaya
96.	Ketapang	Banyuwangi	BBKP Surabaya
97.	Gresik	Gresik	BBKP Surabaya
98.	Sedayu Lawas	Lamongan	BBKP Surabaya
99.	Kalibuntu	Probolinggo	BBKP Surabaya
100.	Paciran	Lamongan	BBKP Surabaya
101.	Tanjung Tembaga	Probolinggo	BBKP Surabaya
102.	Kamal	Bangkalan	SKP Kelas II Bangkalan
103.	Telaga Biru	Bangkalan	SKP Kelas II Bangkalan
104.	Beranta	Pamekasan	SKP Kelas II Bangkalan
105.	Nepa	Sampang	SKP Kelas II Bangkalan
106.	Kalianget	Sumenep	SKP Kelas II Bangkalan
107.	Sapudi	Sumenep	SKP Kelas II Bangkalan
108.	Jembatan Penyeberangan Suramadu	Penghubung Antara Pulau Madura dengan Surabaya	SKP Kelas II Bangkalan
109.	Kangean	Sumenep	SKP Kelas II Bangkalan
110.	Dwikora-Pontianak	Pontianak	BKP Kelas I Pontianak
111.	Pemangkat	Pemangkat	BKP Kelas I Pontianak
112.	Sintete	Sintete	BKP Kelas I Pontianak
113.	Suka Bangun	Ketapang	BKP Kelas I Pontianak
114.	Trisakti	Banjarmasin	BKP Kelas I Banjarmasin
115.	Batulicin	Tanah Bumbu	BKP Kelas I Banjarmasin
116.	Kotabaru	Kota Baru	BKP Kelas I Banjarmasin
117.	Pagatan	Tanah Bumbu	BKP Kelas I Banjarmasin
118.	Asam-asam	Tanah Bumbu	BKP Kelas I Banjarmasin
119.	Tarjun	Tanah Bumbu	BKP Kelas I Banjarmasin
120.	Panglima Utar Kumai	Pangkalanbun	BKP Kelas II Palangkaraya
121.	Sampit	Sampit	BKP Kelas II Palangkaraya
122.	Samuda	Samuda	BKP Kelas II Palangkaraya
123.	Seruyan	Seruyan	BKP Kelas II Palangkaraya
124.	Semayang	Balikpapan	BKP Kelas I Balikpapan
125.	Kampung Baru	Balikpapan	BKP Kelas I Balikpapan
126.	Pondong	Kab. Paser	BKP Kelas I Balikpapan
127.	Kariangau	Balikpapan	BKP Kelas I Balikpapan
128.	Sangatta	Kutai Timur	SKP Kelas I Samarinda
129.	Samarinda	Samarinda	SKP Kelas I Samarinda
130.	Bontang	Bontang	SKP Kelas I Samarinda
131.	Malundung	Tarakan	BKP Kelas II Tarakan
132.	Nunukan	Nunukan	BKP Kelas II Tarakan
133.	Tanjung Redeb	Berau	BKP Kelas II Tarakan
134.	Tanjung Selor	Tanjung Selor/ Bulungan	BKP Kelas II Tarakan
135.	Sebatik	Sebatik	BKP Kelas II Tarakan
136.	Benoa	Denpasar	BKP Kelas I Denpasar
137.	Gilimanuk	Gilimanuk	BKP Kelas I Denpasar
138.	Padang Bai	Padang Bai	BKP Kelas I Denpasar
139.	Celukan Bawang	Buleleng	BKP Kelas I Denpasar
140.	Sangsit	Singaraja	BKP Kelas I Denpasar
141.	Lembar	Lembar	BKP Kelas I Mataram
142.	Labuhan Lombok	Labuhan Lombok	BKP Kelas I Mataram
143.	Labuhan Haji	Labuhan Haji	BKP Kelas I Mataram
144.	Pamenang	Lombok Barat	BKP Kelas I Mataram
145.	Tanjung Luar	Lombok Timur	BKP Kelas I Mataram
146	Benete	Sumbawa	SKP Kelas I Sumbawa Besar
147.	Badas	Labuhan Sumbawa	SKP Kelas I Sumbawa Besar
148.	Bima	Bima	SKP Kelas I Sumbawa Besar
149.	Kempo	Sorodompu	SKP Kelas I Sumbawa Besar
150.	Sape	Bima	SKP Kelas I Sumbawa Besar
151.	Pototano	Sumbawa Barat	SKP Kelas I Sumbawa Besar
152.	Larantuka	Flores Timur	SKP Kelas II Ende
153.	Ipi	Ende	SKP Kelas II Ende
154.	Maumbawa	Maumbawa	SKP Kelas II Ende
155.	Lembata	Lembata	SKP Kelas II Ende
156.	Reo	Ruteng	SKP Kelas II Ende
157.	Labuhan Bajo	Manggarai Barat	SKP Kelas II Ende
158.	Aimere	Aimere	SKP Kelas II Ende
159.	Maropokot	Maropokot/ Nagekeo	SKP Kelas II Ende
160.	Maumere	Maumere	SKP Kelas II Ende
161.	Nangakeo	Kab. Ende	SKP Kelas II Ende
162.	Wuring	Kab. Sikka	SKP Kelas II Ende
163.	Waibalun	Kab. Flores Timur	SKP Kelas II Ende
164.	Gewayantana	Kab. Flores Timur	SKP Kelas II Ende
165.	Kali Gongger	Kab. Manggarai	SKP Kelas II Ende
166.	Waikelo	Sumba Barat	BKP Kelas I Kupang
167.	Kalabahi	Alor	BKP Kelas I Kupang
168.	Bolok	Bolok	BKP Kelas I Kupang
169.	Pantar	Alor	BKP Kelas I Kupang
170.	Baa	Rote	BKP Kelas I Kupang
171.	Wini	Kab.Timor Tengah Utara	BKP Kelas I Kupang
172.	Tenau	Kupang	BKP Kelas I Kupang
173.	Atapupu	Belu	BKP Kelas I Kupang
174.	Waingapu	Sumba Timur	BKP Kelas I Kupang
175.	Seba	Sabu	BKP Kelas I Kupang
176.	Pantai Baru	Kab. Rote	BKP Kelas I Kupang
177.	Soekarno-Hatta	Makassar	BBKP Makassar
178.	Paotere	Makassar	BBKP Makassar
179.	Bajoe	Bone	BBKP Makassar
180.	Sinjai	Sinjai	BBKP Makassar
181.	Bulukumba	Bulukumba	BBKP Makassar
182.	Selayar	Selayar	BBKP Makassar
183.	Polewali Mandar	Polewali Mandar	SKP Kelas II Mamuju
184.	Majene	Majene	SKP Kelas II Mamuju
185.	Mamuju	Mamuju	SKP Kelas II Mamuju
186.	Passangkayu	Passangkayu	SKP Kelas II Mamuju
187.	Belang-Belang	Belang-Belang	SKP Kelas II Mamuju
188	Palipi	Palipi	SKP Kelas II Mamuju
189.	Awerrange	Kab. Barru	SKP Kelas I Pare-Pare
190.	Nusantara Pare-Pare	Pare-Pare	SKP Kelas I Pare-Pare
191.	Cappa Ujung	Pare-Pare	SKP Kelas I Pare-Pare
192.	Garongkong	Barru	SKP Kelas I Pare-Pare
193.	Siwa	Wajo	SKP Kelas I Pare-Pare
194.	Balantan /Malili	Luwu Timur	SKP Kelas I Pare-Pare
195.	Palopo	Palopo	SKP Kelas I Pare-Pare
196.	Baubau	Baubau	BKP Kelas II Kendari
197.	Kendari	Kendari	BKP Kelas II Kendari
198.	Tobaku	Kolaka Utara	BKP Kelas II Kendari
199.	Raha	Muna	BKP Kelas II Kendari
200.	Wanci	Wakatobi	BKP Kelas II Kendari
201.	Pelabuhan Kabaena	Bombana	BKP Kelas II Kendari
202.	Kolaka	Kolaka	BKP Kelas II Kendari
203.	Pantoloan	Pantoloan	BKP Kelas II Palu
204.	Tolitoli	Tolitoli	BKP Kelas II Palu
205.	Donggala	Donggala	BKP Kelas II Palu
206.	Luwuk Banggai	Luwuk Banggai	BKP Kelas II Palu
207.	Loli	Loli	BKP Kelas II Palu
208.	Taipa	Taipa	BKP Kelas II Palu
209.	Luwuk	Luwuk	BKP Kelas II Palu
210.	Salakan	Salakan	BKP Kelas II Palu
211.	Pagimana	Pagimana	BKP Kelas II Palu
212.	Bitung	Bitung	BKP Kelas I Manado
213.	Manado	Manado	BKP Kelas I Manado
214.	Tahuna	Sangihe	BKP Kelas I Manado
215.	Labuhan Uki	Bolaang Mongondow	BKP Kelas I Manado
216.	Melanguane	Talaud	BKP Kelas I Manado
217.	Lirang	Talaud	BKP Kelas I Manado
218.	Amurang	Minahasa Selatan	BKP Kelas I Manado
219.	Gorontalo	Gorontalo	BKP Kelas II Gorontalo
220.	Boalemo	Gorotalo	BKP Kelas II Gorontalo
221.	Kwandang	Kwandang	BKP Kelas II Gorontalo
222.	Anggrek	Kwandang	BKP Kelas II Gorontalo
223.	Yos Sudarso	Ambon	SKP Kelas I Ambon
224.	Kobi Sadar	Maluku Tengah/ Pulau Seram	SKP Kelas I Ambon
225.	Namlea	Pulau Buru	SKP Kelas I Ambon
226.	Tual	Maluku Tenggara	SKP Kelas I Ambon
227.	Ternate	Ternate	BKP Kelas II Ternate
228.	Ahmad Yani	Ternate	BKP Kelas II Ternate
229.	Tobelo	Tobelo	BKP Kelas II Ternate
230.	Sanana	Sanana	BKP Kelas II Ternate
231.	Jayapura	Jayapura	BKP Kelas I Jayapura
232.	Biak	Biak	SKP Kelas I Biak
233.	Serui	Serui	SKP Kelas I Biak
234.	Supiori	Supiori	SKP Kelas I Biak
235.	Waren	Waropen	SKP Kelas I Biak
236.	Samabusa Nabire	Nabire	SKP Kelas I Biak
237.	Sorong	Sorong	SKP Kelas I Sorong
238.	Fakfak	Kab. Fakfak	SKP Kelas I Sorong
239.	Kaimana	Kab. Kaimana	SKP Kelas I Sorong
240.	Manokwari	Manokwari	SKP Kelas II Manokwari
241.	Bintuni	Teluk Bintuni	SKP Kelas II Manokwari
242.	Wasior	Teluk Wondama	SKP Kelas II Manokwari
243.	Amamapare	Timika	SKP Kelas II Timika
244.	Poumako	Timika	SKP Kelas I Timika
245.	Asmat	Asmat	SKP Kelas I Timika
246.	Merauke	Merauke	SKP Kelas I Merauke
247.	Asikie	Boven Digul	SKP Kelas I Merauke
248.	Bade	Mappi	SKP Kelas I Merauke

C. Kantor Pos

No.	Kantor Pos	Lokasi	UPT
1.	Banda Aceh	Banda Aceh	SKP Kelas I Banda Aceh
2.	Medan	Medan	BKP Kelas II Medan
3.	Pematang Siantar	Pematang Siantar	BKP Kelas II Medan
4.	Batam	Batam	BKP Kelas I Batam
5.	Tanjung Pinang	Tanjung Pinang	BKP Kelas II Tanjung Pinang
6.	Tanjung Balai Karimun	Tanjung Balai Karimun	SKP Kelas II Tanjung Balai Karimun
7.	Pekanbaru	Pekanbaru	BKP Kelas I Pekanbaru
8.	Bagan Siapiapi	Bagan Siapiapi	BKP Kelas I Pekanbaru
9.	Bengkalis	Bengkalis	BKP Kelas I Pekanbaru
10.	Dumai	Dumai	BKP Kelas I Pekanbaru
11.	Meranti	Meranti	BKP Kelas I Pekanbaru
12.	Padang	Padang	BKP Kelas I Padang
13.	Bengkulu	Bengkulu	SKP Kelas I Bengkulu
14.	Jambi	Jambi	BKP Kelas I Jambi
15.	Palembang	Palembang	BKP Kelas I Palembang
16.	Pangkal Pinang	Pangkal Pinang	BKP Kelas II Pangkal Pinang
17.	Tanjung Pandan	Tanjung Pandan	BKP Kelas II Pangkal Pinang
18.	Bandar Lampung	Bandar Lampung	BKP Kelas I Bandar Lampung
19.	Jakarta	Jakarta	BBKP Tanjung Priok
20.	Bogor	Bogor	BBKP Tanjung Priok
21.	Soekarno-Hatta	Tangerang	BBKP Soekarno-Hatta
22.	MPC Bandung	Bandung	SKP Kelas I Bandung
23.	Purwokerto	Purwokerto	SKP Kelas I Cilacap
25.	Semarang	Semarang	BKP Kelas I Semarang
26.	Yogyakarta	Yogyakarta	BKP Kelas II Yogyakarta
27.	Surakarta	Surakarta	BKP Kelas II Yogyakarta
28.	Pontianak	Pontianak	BKP Kelas I Pontianak
29.	Balikpapan	Balikpapan	BKP Kelas I Balikpapan
30.	Banjarmasin	Banjarmasin	BKP Kelas I Banjarmasin
31.	Palangkaraya	Palangkaraya	BKP Kelas II Palangkaraya
32.	Samarinda	Samarinda	SKP Kelas I Samarinda
33.	Tarakan	Tarakan	BKP Kelas II Tarakan
34.	Surabaya	Surabaya	BBKP Surabaya
35.	Kediri	Kediri	BBKP Surabaya
36.	Malang	Malang	BBKP Surabaya
37.	Denpasar	Denpasar	BKP Kelas I Denpasar
38.	Mataram	Mataram	BKP Kelas I Mataram
39.	Kupang	Kupang	BKP Kelas I Kupang
40.	Makassar	Makassar	BBKP Makassar
41.	Mamuju	Mamuju	SKP Kelas II Mamuju
42.	Kendari	Kendari	BKP Kelas II Kendari
43.	Palu	Palu	BKP Kelas II Palu
44.	Manado	Manado	BKP Kelas I Manado
45.	Gorontalo	Gorontalo	BKP Kelas II Gorontalo
46.	Ambon	Ambon	SKP Kelas I Ambon
47.	Ternate	Ternate	BKP Kelas II Ternate
48.	Jayapura	Jayapura	BKP Kelas I Jayapura
49.	Biak	Biak	SKP Kelas I Biak
50.	Serui	Serui	SKP Kelas I Biak
51.	Nabire	Nabire	SKP Kelas I Biak
52.	Sorong	Sorong	SKP Kelas I Sorong
53.	Fakfak	Fakfak	SKP Kelas I Sorong
54.	Manokwari	Manokwari	SKP Kelas II Manokwari
55.	Timika	Timika	SKP Kelas I Timika
56.	Merauke	Merauke	SKP Kelas I Merauke

D. Dry Port

No.	Dry Port	Lokasi	UPT
1.	Gede Bage	Bandung	SKP Kelas I Bandung